Belgia Masih Simpan Tengkorak Pemimpin Kongo Abad ke-19 sebagai Piala Perang

BRUSSELS - Selama beberapa dekade, Belgia gagal mengembalikan jenazah ratusan orang yang diambil secara paksa dari bekas jajahannya. Rancangan undang-undang bisa mengubah hal tersebut, namun para kritikus mengatakan hal itu tidak cukup.

Bahkan, tengkorak pemimpin Kongo, Lusinga Iwa Ng'ombe, yang melawan penjajah kolonial Belgia pada akhir abad ke-19, berakhir di sebuah kotak di Institut Ilmu Pengetahuan Alam di Brussels, bersama lebih dari 500 jenazah yang diambil dari bekas koloni Belgia.

Dilansir oleh The New York Times, Lusinga Iwa Ng'ombe pernah menjadi pemimpin lokal Kongo yang kuat melawan penjajah kolonial Belgia pada akhir abad ke-19.

"Kepalanya pada akhirnya akan berakhir di Brussel dengan label kecil, dan tidak akan hilang jika disimpan di museum," kata Émile Storms meramalkan, yang memimpin pasukan Belgia di wilayah tersebut pada saat itu merujuk perlawanan yang dianggap sebagai duri.

Itulah yang sebenarnya terjadi. Pasukan Storms membunuh dan memenggal kepala Lusinga pada tahun 1884, dan tengkoraknya berakhir di sebuah kotak di Institut Ilmu Pengetahuan Alam yang berbasis di Brussels.

Keturunan Lusinga Iwa Ng'ombe sedang berjuang untuk mendapatkan jenazahnya kembali. Upaya mereka dilakukan dengan latar belakang perdebatan yang lebih besar mengenai tanggung jawab Eropa atas kekejaman kolonial, reparasi dan pengembalian warisan yang dijarah.

Memang beberapa negara Eropa, termasuk Belgia, telah menetapkan pedoman untuk mengembalikan artefak, namun prosesnya sangat lambat.

Pengembalian jenazah, yang seringkali diambil secara ilegal dan kejam oleh penjajah Eropa dari wilayah jajahan, dan berakhir di tangan swasta atau museum, bahkan lebih rumit lagi. Di Belgia, hal ini terhenti karena keengganan yang mendalam untuk bergulat dengan warisan kolonial negara tersebut.

Belgia telah merancang undang-undang yang mengatur restitusi jenazah, namun kemungkinan baru akan dilakukan pemungutan suara di parlemen setelah pemilu nasional pada bulan Juni. Jika disahkan, undang-undang ini akan membentuk kerangka kerja kedua di Eropa untuk restitusi jenazah yang disimpan di koleksi umum, menyusul undang-undang serupa yang disahkan pada bulan Desember oleh Perancis, yang menetapkan persyaratan ketat untuk restitusi.

Bagi mereka yang mengkritik sejarah Belgia, kerangka ini sudah lama tertunda, dan masih belum bisa dianggap sebagai salah satu babak paling keji dalam sejarah kolonialisme Eropa.

Raja Leopold II dari Belgia merebut sebagian besar Afrika tengah pada pertengahan tahun 1880-an, termasuk Republik Demokratik Kongo modern, yang ia eksploitasi demi keuntungan pribadi dengan kekejaman yang luar biasa. Meskipun tidak ada statistik resmi, para sejarawan memperkirakan jutaan orang tewas di bawah pemerintahannya, akibat kelaparan massal dan penyakit, atau dibunuh oleh penjajah.

Namun saat ini babak berdarah dalam sejarah Belgia tersebut tidak menjadi bagian wajib dari kurikulum sekolah, dan beberapa orang Belgia membela Leopold sebagai tokoh penting. Ada beberapa jalan dan taman yang menyandang namanya dan alun-alun yang dihiasi patung-patungnya.

Pada tahun 2020, Raja Philippe dari Belgia mengungkapkan "penyesalan terdalamnya" atas masa lalu brutal negaranya dalam sebuah surat kepada presiden Republik Demokratik Kongo dalam rangka peringatan 60 tahun kemerdekaan negaranya, namun ia tidak menyampaikan permintaan maaf, yang dikhawatirkan akan membuka pintu bagi tindakan hukum oleh mereka yang mencari reparasi.

Penaklukan Kongo bertepatan dengan lahirnya antropologi modern, dengan para ilmuwan Belgia sibuk membandingkan tengkorak penduduk di wilayah Flanders dan Wallonia di Belgia. Ekspedisi kolonial, yang sering kali melibatkan dokter, dipandang membuka peluang baru untuk penelitian, kata Maarten Couttenier, sejarawan dan antropolog di Museum Afrika. Kolonel Belgia didorong untuk membawa kembali sisa-sisa manusia untuk memberikan bukti superioritas ras.

"Idenya adalah untuk mengukur tengkorak guna menentukan ras," kata Couttenier.

Couttenier, bersama rekannya, Boris Wastiau, memecah keheningan selama puluhan tahun tentang perolehan dan kelanjutan penyimpanan sisa-sisa tersebut, yang hanya diketahui oleh segelintir ilmuwan, dengan mempublikasikan informasi tersebut melalui konferensi dan pameran ilmiah.

Setelah itu, penemuan tengkorak Lusinga terungkap melalui artikel berita yang diterbitkan pada tahun 2018 di Paris Match, sebuah mingguan Perancis. Berita ini sampai ke Republik Demokratik Kongo dan Thierry Lusinga, yang menggambarkan dirinya sebagai cicit dari Lusinga, sang kepala suku.

Didorong oleh penemuan tersebut, Thierry Lusinga menulis dua surat kepada Raja Phillipe dari Belgia, meminta jenazah leluhurnya, dan surat ketiga kepada Konsulat Belgia di Lubumbashi, kampung halamannya.

"Kami percaya bahwa hak untuk mengklaim jenazahnya, atau sisa jenazahnya, adalah milik keluarga kami," tulisnya dalam surat pertama, yang dilihat oleh The New York Times dan tertanggal 10 Oktober 2018.

"Kami berharap ini masalah ini akan terjadi secara damai, dalam suasana saling memaafkan, untuk menulis halaman baru dalam sejarah."

Dia mengatakan, tidak pernah menerima balasan surat dari Belgia

Dalam sebuah wawancara dengan The Times, Lusinga mengungkapkan harapannya bahwa masalah ini masih bisa diselesaikan. "Kami meminta untuk melakukan ini secara damai," katanya. "Kami berharap kami bisa duduk mengelilingi meja, dan mencoba membicarakan tentang repatriasi, dan mengapa tidak tentang kompensasi untuk keluarga kami."

Ketika dimintai komentar, Istana Kerajaan membenarkan bahwa mereka telah menerima tetapi tidak menanggapi salah satu surat Lusinga, "karena tidak menyebutkan alamat pos dan tidak ditujukan langsung ke istana."

Surat tersebut telah dikirim ke istana oleh jurnalis Paris Match dan Institut Ilmu Pengetahuan Alam Kerajaan Belgia, kata pihak istana, dan lembaga tersebut menyatakan secara tertulis bahwa "masalah tersebut diawasi secara ketat dan ditangani oleh otoritas terkait."

Pertanyaan tentang tengkorak Lusinga mendorong Belgia untuk mencoba melakukan inventarisasi lengkap sisa-sisa manusia yang disimpan oleh lembaga-lembaganya. Pada akhir tahun 2019, para ilmuwan mulai mencarinya di ruang penyimpanan museum dan universitas dan menelusuri asal usul beberapa di antaranya.

Lebih dari setahun setelah proyek tersebut secara resmi berakhir, laporan akhir yang mencantumkan 534 sisa-sisa manusia dari Republik Demokratik Kongo, Rwanda dan Burundi dipublikasikan secara diam-diam secara online tahun ini, tanpa memberi tahu beberapa ilmuwan yang mengerjakan proyek tersebut atau masyarakat.

Hampir setengah dari sisa-sisa tersebut dipindahkan dari bekas koloni lama setelah pemerintah Belgia mengambil alih kendali dari Raja Leopold.

Salah satu peneliti yang mengerjakan laporan tersebut, Lies Busselen, menemukan bahwa dari tahun 1945 hingga 1946, seorang agen kolonial, Ferdinand Van de Ginste, memerintahkan penggalian sekitar 200 tengkorak dari kuburan di provinsi Kwango dan Kwilu di Kongo.

Busselen juga menemukan kembali tengkorak Pangeran Kapampa yang telah lama hilang, seorang pemimpin lokal Kongo yang dibunuh pada abad ke-19, disembunyikan di lemari depo di Museum Afrika.

Menteri Luar Negeri Belgia, Thomas Dermine, yang bertanggung jawab atas kebijakan sains, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa dia "terkejut" dengan jumlah sisa-sisa manusia yang ditemukan di institusi-institusi Belgia. Kantornya menyusun usulan undang-undang yang mengatur tuntutan restitusi jenazah.

Rancangan undang-undang tersebut juga memerlukan permintaan resmi dari pemerintah asing, yang dapat meminta restitusi atas nama kelompok yang masih memiliki budaya dan tradisi aktif. Mirip dengan hukum Perancis, undang-undang ini juga memperbolehkan restitusi hanya untuk tujuan penguburan.

Dermine mengatakan bahwa pemerintahannya telah berkonsultasi dengan penulis laporan inventarisasi tersebut - namun mereka merekomendasikan agar Belgia memulangkan tanpa syarat semua sisa-sisa manusia dalam koleksi federal yang terkait langsung dengan masa kolonialnya.

Pemerintah Republik Demokratik Kongo mengaku terkejut mengetahui undang-undang tersebut dirancang "tanpa berkonsultasi dengan para ahli Kongo atau Parlemen Kongo."

"Belgia tidak bisa secara sepihak menetapkan kriteria restitusi," kata François Muamba, penasihat khusus presiden D.R.C., dalam komentar tertulisnya kepada The Times.

"Sayangnya, metode Belgia tampaknya tidak berubah," tambahnya.

Fernand Numbi Kanyepa, seorang pakar sosiologi di Universitas Lubumbashi yang memimpin kelompok penelitian yang menangani masalah restitusi, mengatakan bahwa pengembalian tengkorak Lusinga penting bagi seluruh komunitas Tabwa, di mana dia berasal.

"Bagi kami, seseorang yang telah dibunuh, namun tidak dikuburkan, tidak dapat bersemayam dengan arwah nenek moyang lainnya," kata Kanyepa, yang juga merupakan anggota komunitas Tabwa.

"Inilah sebabnya kami percaya bahwa, apa pun risikonya, tengkorak Kepala Suku Lusinga harus dikembalikan ke masyarakat, dan bahkan ke keluarga, untuk menerima penguburan layaknya seorang raja."

Thierry Lusinga, yang permintaannya tidak dianggap sah berdasarkan rancangan undang-undang tersebut, mengatakan dia merasa pasti ada "sesuatu yang tersembunyi di balik" kegagalan mengembalikan tengkorak tersebut.

"Mungkin Belgia tidak ingin dikecam sebagai pelaku genosida. Mungkin Belgia tidak mau mendengar cerita ini," ujarnya.