Bawaslu Tunggu Laporan Pelanggaran
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta Benny Sabdo di Jakarta, Kamis.
Foto: ANTARA/Lia Wanadriani SantosaJAKARTA - Masyarakat Jakarta diingatkan agar melaporkan bila melihat ada pelanggaran kampanye atau pilkada. Laporan dapat dilakukan secara daring. "Warga bisa melaporkan dugaan pelanggaran pilkada secara daring untuk ditindaklanjuti," jelas anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta, Benny Sabdo, Kamis (31/10).
Jadi, lanjutnya, kalau warga mendapati dugaan pelanggaran, silakan mengadu ke Bawaslu. "Kami punya sistem pengaduan secara online, bisa dicek di Bawaslu provinsi, sampai kabupaten/kota," ujar Benny.
Bawaslu memasang spanduk terkait pelaporan ke kecamatan hingga kelurahan agar masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif melaporkan dugaan pelanggaran pilkada. Selain daring, sambung Benny, warga juga bisa melaporkan secara langsung ke kantor Bawaslu terdekat. Mereka hanya mengisi formulir laporan seperti saat melapor ke polisi.
- Baca Juga: Penumpang LRT dan Transjakarta Naik di Oktober 2024
- Baca Juga: Pokemon Festival 2024
"Sama seperti kalau melapor ke polisi, juga harus mengisi formulir. Itu sama, di Bawaslu juga menganut metode yang sama. Warga pasti dibantu, dilayani dengan baik oleh petugas di kecamatan, kota, dan provinsi," ujar dia.
Nantinya, laporan yang masuk akan dikaji, terkait unsur formal dan material, serta waktu pelaporan. Bawaslu kemudian memutuskan laporan tersebut butuh perbaikan atau tidak, dan membahas kembali.
Menurut Benny, selama ini laporan umumnya terkait dugaan perusakan alat peraga kampanye di Jakarta Timur. Juga dugaan penistaan agama oleh calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono. Lalu, politik uang oleh salah satu anggota DPRD Jakarta. "Jumlah laporan ada 11," tambah Benny. Selain itu, Bawaslu juga menemukan sendiri pelanggaran. Ini terkait dugaan intimidasi pengawas anggota Bawaslu di Tanah Abang. Ini sudah diproses.
Sedangkan Penjabat Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, saat uji coba makan gratis di Kepulauan Seribu juga menekankan berbagai persoalan Pilkada Jakarta. Teguh minta agar seluruh Aparatur Sipil Negara Kepulauan Seribu menciptakan pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).
"Kami bertemu jajaran pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu berbicara terkait masalah pilkada. Kami tekankan lagi agar pilkada berlangsung luber jurdil," tandas. Teguh juga menyatakan berdasarkan dari pemantauan, Kepulauan Seribu kondusif dalam persiapan pelaksanaan pilkada.
Teguh juga berpesan agar Pemkab antisipasi potensi bencana menjelang akhir tahun. "Kami juga menekankan terkait masalah akhir tahun ini. Biasanya di Kepulauan Seribu ada juga bencana. Ini harus kita antisipasi seperti puting beliung," ujarnya.
Redaktur: Aloysius Widiyatmaka
Penulis: Antara
Tag Terkait:
Berita Trending
Berita Terkini
- Jenderal Bintang Satu Ini Tegaskan Personel TNI-Polri Tembak Satu Anggota KKB hingga Tewas di Kabupaten Puncak
- Peningkatkan PMI Manufaktur RI Mencerminkan Ekspansi Produksi
- KPU Resmi Tetapkan Effendi Edo-Siti Farida Unggul dalam Pilkada Kota Cirebon 2024
- Lebih Ramah Lingkungan, RI Kini Terapkan Kawasan Industri Rendah Karbon
- Mengagetkan Data Ini, Sembilan Persen Kasus HIV di Banten Diderita Ibu Rumah Tangga