Bawaslu Temukan Sejumlah Persoalan Distribusi Logistik Pemilu

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menemukan sejumlah masalah terkait distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 baik di luar negeri maupun dalam negeri. Khusus masalah di luar negeri didasarkan dari hasil catatan 49 Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) dari 61 perwakilan yang ada.

"Pertama adalah soal surat suara yang tidak tepat jumlah, yaitu tersebar di 29 PPLN," papar Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat konferensi pers di Media Center Bawaslu RI, Jakarta, kemarin.

Kemudian, Bawaslu menemukan adanya kelebihan surat suara yang tersebar di 32 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) serta kelebihan surat suara untuk tempat pemungutan suara luar negeri (TPS LN) di 14 PPLN.

"Lalu, berkenaan dengan terdapat kelebihan surat suara untuk Kotak Suara Keliling, KSK, tersebar di 3 PPLN," sambung Lolly.

Ditemukan pula kelebihan surat suara untuk metode POS di 3 PPLN, kekurangan surat suara yang tersebar di 20 PPLN, serta surat suara rusak yang tersebar di 39 PPLN.

Lolly mengatakan berangkat dari hasil pengawasan tersebut, Bawaslu memerintahkan seluruh jajaran pengawas pemilu untuk melakukan pemutakhiran data logistik dengan mengawasi pendistribusian itu secara melekat.

Di samping itu, pengawas pemilu juga diminta memastikan betul jadwal distribusi logistik sampai masa pemungutan suara di 14 Februari mendatang. "Lalu, pengawas pemilu juga kami mintakan untuk selalu memastikan pengamanan logistik dan mencatat semua hasil pengawasan ke dalam Form A," kata dia.

Bawaslu, sambung dia, telah memberikan saran perbaikan dan memastikan seluruh informasi soal kekurangan, kelebihan, dan kerusakan kertas suara itu tersampaikan ke KPU RI untuk segera diatasi. "Saran perbaikan ini, dalam konteks realisasinya, sedang dalam pengawasan Bawaslu," imbuh Lolly.

Dalam Negeri

Bawaslu juga memaparkan sejumlah masalah yang ditemukan pada pendistribusian logistik Pemilu 2024, khususnya untuk distribusi logistik tahap I dan II di dalam negeri.

Anggota Bawaslu RI Puadi menjelaskan pada pendistribusian logistik pemilu tahap I, yakni dari 13 September hingga 11 November 2023, Bawaslu mencatat adanya kotak suara rusak di 177 kabupaten/kota serta bilik suara rusak di 61 kabupaten/kota.

"Lalu, ada tinta yang rusak yang ditemukan pada 124 kabupaten/kota serta segel yang rusak di 30 kabupaten/kota," papar Puadi.

Berikutnya, Bawaslu menemukan kesalahan tempat tujuan distribusi logistik tahap I yang terjadi di 10 kabupaten/kota. Bawaslu, kata Puadi, kesulitan untuk memastikan pengawasan pada tahapan distribusi logistik tahap I. "Karena KPU tidak memberikan akses pada akun Sistem Informasi Logistik atau Silog. KPU juga tidak memberikan informasi yang jelas tentang jadwal distribusi logistik," ujarnya.

Sementara itu, untuk distribusi logistik tahap II, yakni dari 15 November 2023 hingga 14 Januari mendatang, Bawaslu sejauh ini mencatat ada persebaran surat suara rusak di 127 kabupaten/kota.

Kemudian, masih ada 61 kabupaten/Kota yang surat suaranya belum sesuai dengan jumlah seharusnya.