Bawaslu RI Dorong Kompetensi Penyelesaian Sengketa Pilkada

Totok juga meminta Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI agar terus berkoordinasi dengan divisi lain yang menjadi penanggung jawab tahapan, khususnya pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. "Harus terus saling koordinasi dengan divisi lain karena proses pengawasannya saling beririsan," katanya.

Pada kesempatan itu, ia juga meminta jajarannya bekerja maksimal dalam proses pengawasan dengan memahami regulasi aturan hingga bersikap profesional.

Rakernis tersebut melibatkan delapan Bawaslu provinsi berikut Bawaslu kabupaten/kota di dalamnya sebagai peserta; meliputi Bengkulu, Banten, Jambi, DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

Politik Uang

Sementara itu, Bawaslu DKI menilai penanganan politik uang menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, termasuk di Jakarta. "Tantangan penanganan politik uang itu pelaku dan penerima bisa dipidana," kata Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Munandar Nugraha dalam Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), di Jakarta Selatan, Senin.
Halaman Selanjutnya....