Bawaslu Maluku ajak anak muda tidak golput dalam Pemilu 2024

Ambon - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku mengajak anak muda tidak berada pada posisi golongan putih (golput) dan mau bekerja sama dalam pengawasan Pemilu 2024.

"Sebagai pengawas pemilu tentu saja sikap Bawaslu Provinsi Maluku adalah dengan berjejaring untuk pengawasan pemilu. Kami melakukan kerja sama melaluiMoUdengankelompok-kelompok Inklusi, OKP se-Maluku untuk sama-sama mengawasi dan terjun langsung dalam konstentasiPemilu 2024," kata Koordinator Penindakan Pelanggaran Hukum dan Infromasi Bawaslu Maluku, Astuti Usman, Ambon, Jumat.

Hal ini disampaikan AstutiUsmandalam kegiatan talkshow Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Maluku (YPPM Maluku) dalam rangka peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dengan tema "Eksistensi Perempuan Dalam Demokrasi."

Dalam talkshow yang berlangsung, Astuti membahas isu-isu terkini terkait pemilu, seperti indeks kerawanan pemilu dan kelompok marginal, dengan penekanan khusus pada kebijakan Bawaslu terhadap teman-teman disabilitas.

Sementara itu, Politikus Perempuan Muda Maluku Firdayani Soumena mengulas demokrasi dari perspektif keterwakilan perempuan di dunia politik.

Menurut dia, perempuan telah diberikan akses dan kemampuan untuk mengisi bangku politik, terutama menjelang tahun 2024.

Ia juga berjanji akan memasukkan isu disabilitas dalam program kerjanyasebagai komitmen politisi perempuan muda.

"Perempuan sudah diberikan akses oleh partai politik, begitu pula dengan kemampuannya tinggal bagaimana perempuan bisa hadir dan tampil memberikan warna dalam dunia politik untuk pemenuhan demokrasi di Maluku," ujarnya.

Kegiatan Talkshow ini merupakan bagian dariroad showkampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di Maluku. Acara dihadiri oleh berbagai unsur kepemudaan, kelompok inklusif dan marginal, serta perempuan pembela HAM dari Gerak Bersama Perempuan Maluku.???????

YPPM Maluku berharap talkshow ini dapat menjadi salah satu langkah menuju Pemilu 2024 yang berperspektif inklusif, memastikan bahwa semua warga negara dapat merasakan hak berdemokrasi dengan adil dan setara.