Bawaslu DKI Libatkan 29.010 Pengawas TPS

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta akan melibatkan 29.010 pengawas tempat pemungutan suara (TPS) dalam patroli gabungan untuk mengantisipasi adanya politik uang menjelang pemungutan suara pada 17 April 2019.

"Langkahnya adalah kami sudah rekrut pengawas TPS sejumlah sama dengan TPS. Jadi kalau di DKI ada 29.010 TPS, kami sudah rekrut 29.010 pengawas TPS," kata Komisioner Divisi Penindakan Bawaslu DKI Jakarta, Puadi, Selasa (9/4).

Ia mengemukakan, pada 25 Maret seluruh pengawas TPS tersebut sudah dilantik dan sebagian sudah menjalani bimbingan teknis (Bimtek). "Pengawas TPS yang sudah dilantik sambil menjalani Bimtek, mereka bersama dengan pengawas tingkat Kelurahan, Panwascam hingga kota akan melakukan patroli untuk memastikan tidak ada pelanggaran terkait politik uang," katanya.

Politik Uang

Selain Bimtek untuk pengawas TPS, saksi parpol juga disertakan dalam Bimtek untuk meningkatkan kesiapan terhadap potensi kecurangan. "Kami juga sedang melakukan Bimtek untuk saksi parpol untuk mengantisipasi potensi kecurangan. Maka perlu disampaikan kepada saksi parpol untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran di TPS nanti," ujarnya

Puadi menyampaikan politik uang atau serangan fajar sebagai fokus utama jajarannya, karena di DKI Jakarta sudah ada tiga kasus politik uang dengan putusan inkrah.

Sementara itu, Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Jakarta Utara Benny Sabdo menyatakan politik uang adalah racun demokrasi dan akan menjadi prioritas utama jajarannya pada Pemilu 2019 yang digelar pada 17 April mendatang.

"Politik uang ini menjadi salah satu prioritas, karena ini punya efek merusak. Ini sebuah racun demokrasi dan politik uang ini sebuah permasalahan yang sistemik. Kalau orang sudah transaksional dengan politik uang kan yang rusak sistem," kata Benny

Karena itu, Bawaslu Jakarta Utara akan menggelar operasi pengawasan khusus yang fokus pada pencegahan dan penindakan politik uang "Nanti ada patroli bersama dari Sentra Gakkumdu bersama penyidik dan jaksa di masa tenang, yaitu 14-16 April," ujarnya.

Benny juga menyampaikan bentuk politik itu beragam. Tidak hanya dalam bentuk uang tunai, bahkan membagikan sembako pun termasuk dalam kategori politik uang.

"Fokus politik uang tidak tidak hanya uang, bisa juga materi lain seperti sembako, itu yang akan kita tindak," ujarnya.

Benny juga menambahkan di Jakarta Utara ada kasus caleg yang terjerat kasus politik uang. Dalam hal ini caleg tersebut membagikan minyak goreng. Kasus tersebut telah diproses hingga mendapat putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah). Caleg tersebut akhirnya dicoret pencalonannya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ant/P-5