Batasi Impor Produk Garmen asal Tiongkok

JAKARTA - Langkah pemerintah memusnahkan pakaian bekas impor dinilai sia-sia karena tak memberi pengaruh signifikan dalam melindungi pasar domestik. Masalah terbesar sebenarnya gelombang importasi pakaian jadi secara besar-besaran asal Tiongkok ke pasar RI.

Direktur Program Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan pemerintah semestinya lebih memperhatikan aktivitas impor tekstil. "Karena bukan hanya banjir impor tekstil, tetapi tsunami impor. Seharusnya impor produk jadi tekstil dibatasi," tegas Esther di Jakarta, Senin (20/3), menanggapi pemusnahan pakaian bekas impor oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Esther menegaskan hingga kini tak ada aturan jelas soal pembatasan impor produk tekstil. Dia mencontohkan pada 2019 memang pernah ada regulasi safe guard. Sayangnya, langkah itu bersifat sementara atau tidak permanen.

Kendala produk lokal tidak bersaing karena harga mahal. Karena itu, dia menyarankan agar impor bahan baku tekstil dipermudah dan diberi subsidi impor. "Seperti benang misalnya harus disubidi agar pengusaha tekstil kita bisa produksi produk jadi tekstil lebih murah," paparnya.

Dia berpandangan pemerintah harus serius menangani persoalan itu. Sebab, pengusaha sektor tersebut mengeluhkan, selama ini harga pakaian impor jauh lebih murah ketimbang harga benang impor. "Jadi harga baju Made in Indonesia gak kompetitif di pasar domestik, kalah dengan baju Made in China yang super murah," ujarnya.
Halaman Selanjutnya....