Bappenas Percepat Revisi UU IKN

JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah berupaya mempercepat revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) agar segera rampung. Revisi ini segera dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi, tiga hal itu sebenarnya dan alhamdulillah kami sudah selesai, tinggal dilaporkan kepada Presiden Jokowi," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, di Jakarta, Senin (29/5).

Seperti dikutip dari Antara, Suharso menjelaskan tiga poin utama yang direvisi dalam UU tersebut. Pertama, soal kewenangan lembaga yang telah diperbaiki. Kedua, soal pertanahan. Ketiga, tentang pembiayaan dan pendanaan yang telah disempurnakan kembali.

Ia menjelaskan dalam aspek pembiayaan IKN, 80 persen diharapkan berasal dari investor, dan 20 persen dari anggaran negara. "Sebesar 80 persen kami harapkan kepada investor, 20 persen oleh anggaran negara. Posisi itu yang sedang kami atur," ujarnya.

Dia memastikan pembahasan revisi UU akan dilakukan oleh DPR di masa persidangan V Tahun Sidang 2022-2023.

Pembangunan IKN dipastikan tetap berjalan serta dijadikan sebagai salah satu proyek prioritas strategis dalam kebijakan belanja 2024 Kementerian Keuangan.

Pembangunan IKN ditujukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, kompetitif, dan meluaskan serta memeratakan magnet pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, ekonomi Indonesia tidak hanya bertumpu pada Pulau Jawa.

Tetap Berlanjut

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, memastikan pembangunan IKN tetap berlanjut, masuk pada anggaran belanja program prioritas pemerintah dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun 2024.

"Program prioritas juga difokuskan untuk mempercepat transformasi ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk keberlanjutan Ibu Kota Nusantara," kata Menkeu dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa.

Penjelasan tersebut menanggapi pandangan fraksi terhadap dalam KEM PPKF RAPBN Tahun 2024 terkait kualitas belanja negara. Sejumlah fraksi DPR menyoroti soal pentingnya peningkatan kualitas belanja agar efisien dan efektif untuk menopang agenda pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terkait hal itu, Sri Mulyani menyatakan pemerintah sepakat dengan pandangan anggota DPR. Oleh karena itu, pemerintah konsisten melanjutkan penguatan spending better melalui efisiensi belanja kebutuhan dasar serta program-program untuk mendukung program prioritas.

Desain bertema pohon hayat terpilih menjadi logo IKN Nusantara berdasarkan hasil sayembara yang diumumkan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa. "Logo yang terpilih bertema pohon hayat, yang didesain oleh Mas Aulia Akbar," kata Jokowi.

Logo tersebut memiliki perincian berupa lima akar di bagian bawah mewakili Pancasila, tujuh batang di bagian tengah mewakili tujuh pulau besar dalam wilayah Indonesia, serta bunga 17 kelopak di bagian atas mewakili tanggal kemerdekaan RI.

Presiden Jokowi berharap logo bertema pohon hayat tersebut akan menginspirasi IKN Nusantara untuk menciptakan tempat kehidupan baru sekaligus simbol kehidupan bagi seluruh masyarakat Indonesia pada masa depan.

Presiden juga menilai logo pohon hayat memiliki filosofi yang sejalan dengan pembangunan IKN Nusantara.

"Menumbuhkan rasa bangga dengan jati diri bangsa sebagai negara besar, bangsa yang besar, bangsa yang majemuk, dan menggugah kesadaran masyarakat untuk menjaga alam, lingkungan, beserta ekosistemnya," kata Jokowi.

Presiden menegaskan logo yang terpilih memperkuat ikhtiar usaha bersama untuk berkontribusi dalam percepatan pembangunan IKN Nusantara.