Bappenas Jamin Adanya Keseimbangan Pengelolaan Konservasi Perairan
Foto : ANTARA/Sugiharto Purnama
Wisatawan berjalan di atas jembatan hutan mangrove di Pulau Gili Meno, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Kamis (13/7).
"Kawasan konservasi perairan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah harus bisa memberikan manfaat dengan mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar."
LOMBOK BARAT -- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjamin keseimbangan pengelolaan konservasi laut dengan memastikan aspek kepentingan ekonomi dan ekologi dapat berjalan bersama.
"Kawasan konservasi perairan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah harus bisa memberikan manfaat dengan mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar," kata Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas Sri Yanti dalam kunjungan kerja penutupan Program Coremap-CTI di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis.
Yanti mengatakan pemerintah membuka akses kepada para wisatawan untuk mengunjungi kawasan konservasi perairan di Indonesia.
Di sisi lain, sarana dan prasarana pendukung juga terus dibangun agar menciptakan kawasan konservasi yang tenang untuk menarik minat wisatawan datang ke lokasi tersebut.
Kapitalisasi kawasan konservasi perairan adalah upaya pemerintah dalam menyumbangkan pemanfaatan ekonomi dan ekologi.
Menurutnya, pengelolaan kawasan konservasi perairan yang sudah bagus dan bisa dicontoh ada di wilayah Kepulauan Sunda Kecilyakni Nusa Penida di Balidan Gili Matra serta Gili Balu di NTB.
Ketiga kawasan konservasi perairan itu menjadi destinasi wisata favorit wisatawan dengan tetap menjaga keberlangsungan ekosistem hewan dan tumbuhan laut.
Ketiga kawasan konservasi perairan itu menjadi destinasi wisata favorit wisatawan dengan tetap menjaga keberlangsungan ekosistem hewan dan tumbuhan laut.
Penduduk yang terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi tersebut menyediakan paket wisata, sekaligus rehabilitasi terumbu kadang maupun mangrove.
Mereka memperoleh pendapatan dari industri pariwisata dan juga meraih manfaatkan lingkungan berkat kegiatan-kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh para wisatawan.
"Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN)seperti Gili Matra bisa menjadi contoh bagi kawasan-kawasan konservasi lain tentang upaya mengelola potensi yang dimiliki secara seimbang," ujarYanti.
Berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2021, nilai ekonomi terumbu karang di Gili Matra mencapai Rp34,74 miliar per hektare per tahun.
Berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2021, nilai ekonomi terumbu karang di Gili Matra mencapai Rp34,74 miliar per hektare per tahun.
Sejak Maret 2022 sampai Agustus 2023, Bappenas melalui Proyek Coremap-CTI melakukan intervensi rehabilitasi terumbu karang dengan luas mencapai 2.954 hektare di Gili Matra.
Pada 2021nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi atau EVIKA tercatat sebesar 64,19 persen dan meningkat sebesar 17,87 persen menjadi 82,06 persen pada tahun 2022. Hasil EVIKA itu menjadi dasar kebijakan dan program percepatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.
Baca Juga :
Nyepi dan Ramadan yang Bersamaan Pupuk Toleransi
Redaktur : -
Penulis : Antara, Sujar
Komentar
()Muat lainnya