Bappenas: Indonesia Harus Lakukan Proteksi, Bukan Jadi Proteksionis

Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan pemerintah ingin negara tak menjadi proteksionis, tetapi harus melakukan proteksi.

Saat ini, disebut semakin proteksionis dan kondisi ini dinilai tidak mudah. Di sisi lain, proteksi Indonesia justru semakin berkurang.

"Kita menjaga supaya kita terproteksi, tetapi kita tidak menjadi proteksionis," katanya dalam acara CORE Economic Outlook 2025 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu.

Dalam kesempatan tersebut, Rachmat menerangkan proteksionis merupakan kebijakan ekonomi yang menghambat perdagangan internasional, sedangkan proteksi bertujuan untuk melindungi kedaulatan nasional.

Menurut dia, definisi antara proteksionis dengan proteksi harus dibedakan agar tidak terjadi kesalahpahaman.

“Yang kita inginkan berkali-kali seperti yang disampaikan Presiden (Prabowo Subianto) bahwa kita mengakui adanya free trade (perdagangan bebas), tetapi kita juga lebih menekankan adanya fair trade (perdagangan adil). Jadi, jangan free trade tetapi unfair (tidak adil). Kita ingin free trade, tetapi juga fair trade,” ungkap Kepala Bappenas.

Sebelumnya, dalam acara Qatar Economic Forum, Prabowo yang saat itu masih menjadi Presiden terpilih menyebutkan Indonesia berupaya melindungi kepentingan nasional, di antaranya mengolah kekayaan alam secara mandiri dan mengurangi ketergantungan dari produk-produk impor. Di sisi lain, dia menegaskan bahwa Indonesia bukan negara proteksionis.

Karena itu, hilirisasi menjadi salah satu kebijakan utama yang diterapkan untuk memperoleh manfaat penuh dari sumber daya alam agar tak terus-menerus impor bahan-bahan mentah.

"Kami tak bisa terus-menerus impor, tidak adil bagi rakyat kami, kami tak akan bisa menjadi negara industri yang maju jika kami terus mengimpor bahan-bahan mentah," ujarnya pada Rabu (15/5).