Bappeda Kaltim: Tantangan pembangunan daerah untuk ketahanan nasional

Balikpapan - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur Yusliando menyampaikan beberapa tantangan pembangunan di wilayah setempat dalam upaya menjaga kondisi ketahanan nasional.

Yuslianto menyebutkan tantangan pembangunan tersebut, di antaranya adalah masih tingginya disparitas pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedalaman atau perdesaan.

"Fakta di lapangan memang ada perbedaan yang mencolok dari sisi pembangunan, khususnya wilayah kota dibandingkan wilayah pelosok," kata Yusliando di Balikpapan, Rabu.

Terlebih dengan ditetapkannya sebagian wilayah Kaltim yang akan menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan wacana tiga key performance indicator (KPI),yakni nol persen kemiskinan, produk domestik regional bruto (PDRB)per kapita setara negara maju, dan gini rasio rendah.

Pemerintah, kata dia, harus memikirkan agar tidak terjadi disparitas antara pembangunan wilayah IKN dan wilayah sekitar serta daerah mitra.

"Berkurangnya wilayah Kaltim terhadap penyesuaian wilayah IKN juga mengakibatkan adanya potensi penurunan pendapatan daerah, baik dari pendapatan asli daerah (PAD) maupun pendapatan transfer," jelasnya.

Oleh sebab itu, dia memandang perlu ada insentif penerimaan daerah dari pemerintah pusat kepada Pemprov Kaltim sebagai akibat dari pengurangan wilayah tersebut.

Menurut dia, kehadiran IKN akan mendorong urbanisasi dan migrasi penduduk ke wilayah Kaltim.

Atas dasar itu, lanjut dia, perlu diberikan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Kaltim, termasuk modal sosial untuk dapat berkolaborasi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Ia mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk di Kaltim yang cukup tinggi karena dampak pembangunan IKN. Hal ini akan mengakibatkan tingginya kebutuhan konsumsi pada bahan pangan.

Sementara itu, rasio pemenuhan beras di Kaltim saat ini masih 42,78 persen dan rasio pemenuhan daging merah masih 27,61 persen. Maka, perlu dipikirkan berbagai solusi dalam semua tantangan tersebut.

"Kami berharap Lemhanas sebagai lembaga pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional dapat menemukan solusi terhadap tantangan pembangunan Kaltim yang berimplikasi pada ketahanan nasional," katanya.