Banyak Kendala, Target Pertumbuhan Sulit Tercapai

Kebijakan pertanian mematikan petani, investasi asing enggan masuk.

Target angka kemiskinan dan ketimpangan pemerintah juga sulit terwujud.

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 diperkirakan di bawah target pemerintah yang sebesar 5,2 persen. Sejumlah faktor yang menghambat target itu antara lain tersendatnya pertumbuhan konsumsi, pertumbuhan investasi yang lambat, dan pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur belum kuat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.

Sementara itu, berbagai kebijakan pembantu Presiden yang justru mematikan sektor strategis, terutama pertanian sehingga meminggirkan petani sendiri, dinilai bakal mereduksi minat investasi asing.

Terkait target pertumbuhan, Kepala ekonom dari SKHA Institute for Global Competitiveness (SIGC), Eric Sugandi, menilai Indonesia akan sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada 2017 karena sejumlah kendala seperti disebutkan di atas.

Menurut dia, dengan angka pertumbuhan di semester I-2017 hanya 5,01 persen sulit untuk mencapai target yang ditetapkan pemerintah itu. "Ekonomi mesti tumbuh 5,3 persen hingga 5,4 persen di semester kedua 2017 kalau ingin mencapai full year di 5,2 persen," kata Eric, di Jakarta, Jumat (6/10).

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira, mengatakan pertumbuhan ekonomi kuartal III tahun ini memang diprediksi tumbuh di atas 5,1 persen. "Ini disebabkan pergeseran belanja pemerintah di triwulan II menjadi triwulan III. Jadi baru dirasakan dampaknya Agustus-September," jelas dia.

Masalahnya, menurut Bhima, kalau hanya tumbuh karena pergeseran belanja itu pertanda ekonomi kurang sehat. Daya beli masyarakat khususnya menengah ke bawah masih rendah, beberapa perusahaan dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Bisa dilihat kasus di Batam, perusahaan elektronik dan galangan kapal banyak yang sudah tutup atau berhenti operasi. Ini mencemaskan," tukas dia.

Bhima menyatakan dengan pola pertumbuhan yang bertumpu pada belanja pemerintah maupun ekspor komoditas mentah maka tidak mungkin menghasilkan pertumbuhan yang berkualitas. Angka kemiskinan dan ketimpangan dipastikan tahun ini tidak mencapai target pemerintah.

Kualitas pertumbuhan yang lemah itu, tegas dia, salah satunya karena fiskal tidak disiplin. Kemudian, kebijakan pertanian juga tidak menyejahterahkan petani.

Padahal, sektor pertanian sebenarnya punya andil besar dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Sebab, kunci daya beli masyarakat kelompok bawah ada di kesejahteraan petani. "Tapi ini kan NTP (nilai tukar petani) selama tiga tahun terakhir turun 2,3 persen dan upah riil buruh tani turun empat persen," ungkap Bhima.

Sebelumnya dikabarkan, berbagai kebijakan pertanian pemerintah dinilai justru berdampak mematikan petani nasional. Hal itu bakal membuat iklim investasi di Indonesia tidak kondusif di mata pemodal. Sebab, investor akan melihat lemahnya komitmen pemerintah dalam mendukung sektor strategis seperti pertanian.

"Kebijakan yang berdampak mematikan petani sendiri tidak mungkin kondusif untuk investor mana pun, baik asing maupun dalam negeri," tegas Guru Besar Ekonomi Pertanian UGM Yogyakarta, Masyhuri.

Penggerak Pertumbuhan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2017 bisa mencapai 5,2 persen. Tingkat konsumsi masyarakat pada kuartal III-2017 yang masih cukup baik dinilai sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi pada periode ini.

Darmin mengaku terdapat beberapa indikator yang mendukung hal itu seperti pertumbuhan investasi dan ekspor-impor yang membaik. ahm/WP