Banyak Kabel Listrik Warga Tidak Laik

JAKARTA - Usai Idul Fitri, banyak permukiman warga di Jakarta terbakar hebat. Minggu (16/6) pagi, misalnya, sebuah rumah di Jalan Darmawangsa X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dilalap si jago merah.

Peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 03.45 WIB. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 04.55 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Sedikitnya, delapan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang diduga bersumber dari korsleting.

Sebelumnya, sebuah rumah di Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, pun mengalami hal yang sama. Selain menghanguskan rumah, kebakaran itu pun menyebabkan satu orang meninggal dunia.

Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat, Hardisiswan, menagatakan peristiwa terjadi sekitar pukul 16.00 WIB pada Sabtu (15/6/2019).

"Pukul 16.25 WIB sudah bisa dipadamkan oleh warga menggunakan apar (pemadam api ringan) warga," ucap Hardisiswan saat dikonfirmasi.

Kejadian bermula saat warga mendengar suara ledakan dari rumah tersebut. Lalu, warga sekitar melakukan pemadaman dengan menggunakan alat pemadam api ringan (apar) dan air.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta menyiapkan anggaran untuk menata kabel listrik di dalam jaringan permukiman. Pasalnya, tidak sedikit kabel-kabel itu tanpa sertifikat laik operasi (SLO).

"Pemprov kan punya anggaran yang banyak, ayo bantu warganya. Nanti saya siapkan kontraktornya. Saya siapkan juga CSR untuk membantu itu. Karena kabel-kabel jaringan di dalam rumah kumuh ini harus diganti. Kabelnya harus dirapikan. Ini diperlukan untuk menghindari kebakaran, dan warga juga diharpkan jadi pelanggan yang legal," ujar General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, M Ikhsan Asaad, di Jakarta, Minggu (16/6).

Menurutnya, masih ada oknum warga yang melakukan pencantolan listrik secara ilegal. Hal ini sering kali menyebabkan korsleting listrik sehingga menyebabkan kebakaran. Pihaknya sering kali melakukan penertiban jaringan listrik ke rumah-rumah warga.

"Kebanyakan daerah rawan kebakaran ini di pemukiman kumuh. Kami dorong pemerintah agar mau melakukan audit jaringan di perumahan. Sebab, kebanyakan mereka tidak memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO)," katanya. pin/P-6