Banten Bangun Adminduk Disabilitas

SERANG - Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mencanangkan gerakan bersama pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) untuk penyandang disabilitas guna membangun masyarakat inklusif di Banten. "Pencanangan gerakan bersama pelayanan adminduk untuk disabilitas bertempat di Sekolah Khusus Negeri 02 Kota Serang," kata Al Muktabar di Serang, Rabu (19/5).

Pelayanan gerakan adminduk juga sekaligus untuk menginput data keragaman disabilitas sehingga dapat disinkronkan dengan program layanan pemerintah. "Tugas saya melaksanakan perintah dan arahan. Arahan tertinggi adalah perintah rakyat melalui DPRD juga perintah khusus Bapak Presiden melalui staf khusus. Saya akan melaksanakannya, tidak ada pilihan," kata Al Muktabar.

Ia mengatakan, semua dalam upaya pemerintah hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Gerakan bersama pelayanan adminduk bagi penyandang disabilitas secara khusus dalam rangka memberikan pelayanan kependudukan khususnya kaum disabilitas Banten.

Al Muktabar juga mengatakan DPRD Banten sangat berkonsentrasi dalam berbagai kesempatan mengarahkan kepada semua pihak untuk hal-hal yang sangat prioritas. Hal itu tercermin dari tugas bersama dalam melaksanakan juga komposisi pembiayaannya pada sektor tersebut.

"Penjabat Gubernur sebenarnya ringan dalam bekerja apabila didukung stakeholder untuk membangun Provinsi Banten," ujarnya menjelaskan. Menurut dia, Provinsi Banten berusaha menjadi penjuru utama untuk berkontribusi dalam pembangunan pada tingkatan berikutnya menjadi bagian dari himpunan pembangunan nasional.

Pencanangan gerakan bersama pelayanan adminduk penyandang disabilitas untuk membangun masyarakat inklusif ditandai dengan pemukulan gong oleh Al Muktabar. Selanjutnya, penyerahan secara simbolis data kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA), serta Akte Kelahiran kepada penyandang Disabilitas.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan keluarga Berencana (DP3AK2B) Provinsi Banten, Sitti Ma'ani Nina, mengatakan data diperoleh dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Di Provinsi Banten yang dapat disajikan datanya sebanyak 5.047 siswa berkebutuhan khusus.

Yang wajib KTP elektronik mencapai 1.371 siswa tersebar di 91 SKH. Saat ini capaian perekaman sebanyak 32,24 persen atau 442 siswa. Sitti menyerahkan data penyandang disabilitas berdasarkan Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada para Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Ini untuk ditindaklanjuti sebagai gerakan bersama se-Provinsi Banten agar targetnya bisa mencapai 100 persen.