![Bantahan Keras KLHK Soal Tudingan Obral Izin di Era Jokowi](https://koran-jakarta.com/images/article/php45lqve_resized.jpg)
Bantahan Keras KLHK Soal Tudingan Obral Izin di Era Jokowi
![Bantahan Keras KLHK Soal Tudingan Obral Izin di Era Jokowi](https://koran-jakarta.com/images/article/php45lqve_resized.jpg)
Kepala Biro Humas KLHK, Nunu Anugrah.
''Dengan demikian sebetulnya selama Presiden Jokowi, hanya 5,6% izin kebun dikeluarkan. Jadi lebih dari 91% pelepasan kawasan hutan, atau seluas lebih dari 6,7 juta Ha selama 36 tahun terakhir, berasal dari era sebelum Pak Jokowi dan Ibu Siti Nurbaya menjabat,'' ungkap Nunu.
Sementara itu data HTI (Hutan Tanaman Industri), antara tahun 1992-2020, tercatat izin dikeluarkan lebih dari 10 juta Ha. Khusus untuk di era Presiden Jokowi dan Menteri LHK Siti Nurbaya, izin dikeluarkan sebanyak 892 ribu Ha atau hanya 8,8% dari keseluruhan izin yang diberikan sebelumnya.
''Itupun dari izin tersebut, hampir 590 ribu Ha sebenarnya telah memperoleh persetujuan prinsip dari Menteri tahun 2011-2014. Jadi sebenarnya izin yang dikeluarkan di era Presiden Jokowi hanya seluas 300 ribu Ha lebih, atau hampir 3% izin HTI yang telah diberikan selama 28 tahun terakhir,'' jelas Nunu.
Sedangkan hutan alam atau HPH tercatat izin seluas 16,4 juta Ha yang diberikan selama 1997-2020. Selama 2015-2020 era pemerintahan Presiden Jokowi, dikeluarkan izin seluas 400 ribu Ha atau setara dengan di bawah 2,5% dari luas total yang diberikan selama 23 tahun terakhir. Artinya lebih dari 97% izin HPH sudah ada di era sebelum Presiden Jokowi.
Khusus untuk izin tambang/IPPKH yang diberikan dalam kawasan hutan, totalnya lebih kurang 590 ribu Ha sejak orde baru hingga tahun 2020. Sementara di tahun 2015-2020, izin yang keluar seluas 131 ribu Ha atau lebih dari 22%. Artinya izin tambang terbesar, lebih dari 300 ribu Ha atau lebih dari 50% diberikan selama periode 2004-2014.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Marcellus Widiarto
Komentar
()Muat lainnya