Bank Mandiri Sebut Batasi Pembiayaan kepada PLTU

JAKARTA - Perbankan diharapkan mendorong pemanfaatan energi bersih dengan membatasi pemberian kredit atau fasilitas pembiayaan bagi pelaku usaha yang bergerak di sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Hal ini akan terus berlanjut perlahan guna mendukung proses transisi energi nasional.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Alexandra Askandar, mengatakan pemangkasan pembiayaan bagi PLTU dan industri batu bara dilakukan secara perlahan untuk bertransisi ke pembiayaan di sektor hijau.

Menurutnya, pembiayaan kepada PLTU dan batu bara tidak bisa langsung dihentikan, tapi harus dilakukan dengan memperhatikan peta jalan transisi energi yang telah ditetapkan pemerintah.

"Bank mandiri punya komitmen untuk terus mendukung agenda prioritas pemerintah termasuk menjamin ketersediaan energi nasional jadi tidak bisa kita exit dari PLTU ataupun pembiayaan kepada batu bara sebegitu cepat," kata Xandra dalam konferensi pers terkait Mandiri Sustainable Forum 2023 yang dipantau di Jakarta, Kamis (7/12).

Sembari menurunkan portofolio pembiayaan kepada batu bara dan proyek PLTU, Bank Mandiri terus meningkatkan portofolio pembiayaan untuk usaha yang ramah lingkungan di mana hingga September 2023 kredit yang disalurkan Bank Mandiri untuk kegiatan usaha yang ramah lingkungan mencapai 253 triliun rupiah atau 25 persen dari total kredit.

Dari sisi penghimpunan dana, Bank Mandiri telah menerbitkan sustainability bond sebesar 300 juta dollar AS di tahun 2021 dan ESG Repo senilai 500 juta dollar AS di tahun 2022.

"Dan di tahun ini, Bank Mandiri telah menurunkan green bond tahap 1 sebesar lima triliun rupiah yang merupakan bagian dari rencana penawaran umum berkelanjutan (PUB) dengan dana sebesar 10 triliun rupiah," kata Xandra menambahkan.

Bank Mandiri menargetkan dapat mencapai emisi karbon nol dalam kegiatan operasionalnya pada 2030 mendatang.

"Kami telah melakukan langkah strategis dengan melakukan karbon netral inisiatif, antara lain dengan restorasi dan konservasi lahan melalui penanaman pohon kembali," katanya.

Hingga kuartal III-2023, Bank Mandiri telah menyalurkan kredit ke sektor berkelanjutan sebesar 253 triliun rupiah atau 24,9 persen dari total kredit yang disalurkan. Dari nilai tersebut, pembiayaan ke sektor hijau Bank Mandiri telah menembus 122 triliun rupiah, setara dengan 12 persen dari total penyaluran kredit di periode yang sama.

Penyaluran pembiayaan hijau ini memperkuat posisi Bank Mandiri sebagai market leader dengan pangsa pasar pembiayaan hijau sekitar 30 persen

Kesenjangan Anggaran

Di kesempatan lain, anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Inarno Djajadi, mengatakan pemerintah Indonesia masih membutuhkan anggaran sebesar 5,7 miliar dollar AS atau sekitar 81,6 triliun rupiah per tahun untuk mendukung transisi ke energi yang ramah lingkungan.

"OJK dan kementerian lainnya terus berdialog tentang bagaimana menyeimbangkan proses transisi menuju ekonomi hijau sambil mempertahankan pertumbuhan," kata Inarno dalam Mandiri Sustainable Forum di Jakarta, Kamis.

Untuk menutup kesenjangan anggaran transisi energi dan mengurangi dampak negatif perubahan iklim, OJK telah mengambil beberapa langkah sejak 2015, salah satunya dengan menerbitkan Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan 2015-2019

"Sebagai hasil dari peta jalan berkelanjutan fase satu, kami telah mampu menetapkan peraturan keuangan berkelanjutan, peraturan obligasi hijau atau green bond, dan pedoman penerapan dan pelaporan keuangan berkelanjutan," kata Inarno.