Banjir Ancam Produksi Pangan

JAKARTA - Bencana banjir di sejumlah daerah membuat petani dalam kondisi kian sulit. Dampak pembangunan infrastruktur yang tak terkontrol membuat lahan persawahan menjadi korban.

Banjir membuat produksi berkurang. Agar petani tetap bergairah, pemerintah harus mengucurkan bantuan sehingga upaya memacu produksi tetap dilakukan.

Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, mengatakan untuk saat ini pemerintah perlu menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak sesuai kebutuhan. Dirinya mengakui asuransi pertanian belum menjangkau semua lahan.

"Makanya, kalau belum ter-cover, bisa dari skema bantuan bencana sesuai kapasitas anggaran pemerintah," ungkapnya dari Yogyakarta, Rabu (20/3).

Selain asuransi pertanian yang diinisiasi Kementerian Pertanian (Kementan), bantuan pertanian ini juga disiapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB. Lembaga ini juga mengucurkan bantuan bagi petani yang terancam puso atau gagal panen, namun nilai anggarannya masih kecil.

Karena itu, Awan berpandangan anggaran untuk bencana pertanian ini semestinya ditambah karena ini terkait perut banyak orang. "Anggaran pascatanggap darurat semestinya dapat dihimpun dari berbagai sumber di dalam negeri," ujar Awan.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan kerugian banjir tidak hanya merusak sawah, aset, rumah, melainkan juga ada waktu yang terbuang karena mengurus banjir sehingga tidak bisa bekerja.

"Bencana banjir bisa membuat produktivitas menurun. Belum lagi sawah yang terendam banjir akan mengurangi pasokan karena gagal panen," ujarnya.

Dampaknya, lanjut Esther, harga bahan pangan juga naik drastis. Karena itu, harus ada solusi konkret untuk mengatasi banjir.

"Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan pembangunan lainnya harus mempertimbangkan dampak lingkungan," tegasnya.

Secara terpisah, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah menyebutkan ribuan hektare (ha) lahan pertanian di sejumlah kabupaten terancam mengalami gagal panen akibat banjir yang menerjang areal persawahan.

Dampak di Jateng

Kepala Distanbun Jateng, Supriyanto, di Semarang, beberapa waktu lalu, menyampaikan lahan pertanian yang tergenang banjir itu berada di Kabupaten Grobogan, Demak, Kudus, Jepara, dan Pati.

Berdasarkan data per 15 Maret 2024, tercatat 4.381 ha lahan tanaman padi di Kabupaten Grobogan terdampak banjir dengan umur tanaman padi 5-100 hari setelah tanam (HST).

"Lahan jagung seluas 152 ha juga terdampak banjir di Grobogan. Komoditas bawang merah juga. Lahan yang terkena banjir seluas 84 ha," katanya.

Untuk Demak, dia menyebutkan setidaknya 162 ha lahan padi tergenang banjir dengan umur padi 10-90 HST, kemudian lahan bawang merah seluas 765,76 ha juga terdampak banjir.

Di Kabupaten Kudus, kata dia, sebanyak 2.776 ha lahan padi dengan umur 10 hingga 90 HST terdampak banjir, kemudian sejumlah komoditas lainnya, seperti melon dan cabai.

"Ada 63 hektare lahan tanaman melon dan empat ha lahan cabai yang terdampak (banjir) di Kudus," katanya.

Sedangkan di Jepara, lanjut dia, tercatat lahan padi seluas 1.989 ha dengan umur 30 hingga 80 HST yang tergenang banjir.

Namun, Supriyanto mengatakan dampak terparah terhadap lahan pertanian sebenarnya adalah Pati, yakni sebanyak 6.961,4 ha lahan padi di Pati tergenang banjir.

"Di Pati ada 6.961,4 ha lahan padi yang terdampak dengan umur padi 10-80 HST. Ada juga lahan jagung dengan luas 153,1 ha tergenang di Pati," katanya.

Data tersebut, kata dia, dimungkinkan masih terus berkembang, mengingat banjir yang belum surut di wilayah tersebut sehingga belum bisa dipastikan puso atau kerusakan lahan akibat banjir.