Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Agenda Legislatif

Banggar Mulai Sinkronisasi Usulan Anggaran

Foto : ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi

A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta mulai melakukan sinkronisasi usulan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 sebesar 85,57 triliun rupiah. Demikian disampaikan Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, di Jakarta, Senin (31/10).
Dia mengatakan sinkronisasi dilakukan guna membahas lebih dalam kegiatan belanja dengan skala prioritas kebutuhan warga yang dilaksanakan tahun 2023. "Kami telah menerima rancangan usulan KUA-PPAS APBD Tahun 2023 dari TAPD. Itu nanti akan dibahas lagi," katanya.
???Selanjutnya, akan dilangsungkan rapat kerja Banggar dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait yang dilaksanakan Senin sampai 3 November. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 kepada Banggar DPRD DKI Jakarta sebesar 85,57 triliun rupiah.
TAPD memproyeksikan pendapatan sepanjang tahun 2023 sebesar 77,44 triliun. Ini terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) 57,23 triliun, Pendapatan Transfer 16,93 triliun serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 3,27 triliun. Selanjutnya dari Penerimaan Pembiayaan sebesar 8,12 triliun. Ini terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya 6,70 triliun dan Penerimaan Pinjaman Daerah 1,42 triliun.
Sedangkan postur belanja memiliki nilai 77,37 triliun. Rinciannya diproyeksikan untuk Belanja Operasi 63,17 triliun, Belanja Modal 10,64 triliun, Belanja Tidak Terduga 3,19 triliun dan Belanja Transfer 356,44 miliar. Selain itu, pengeluaran pembiayaan sebesar 8,19 triliun. Ini terdiri dari Penyertaan Modal Daerah 6,23 triliun, pembiayaan cicilan pokok utang yang jatuh tempo 1,78 triliun dan pemberian pinjaman daerah 176 miliar.
Ketua TAPD Pemprov DKI Jakarta, Marullah Matali, memastikan telah melakukan kajian, pertemuan dengan beberapa kementerian terkait, dan inventarisir kebutuhan hingga kunjungan lapangan. Diharapkan kegiatan yang diusulkan untuk tahun depan tepat sasaran.
Dia sudah menginventarisasi kegiatan yang perlu ditebalkan dan ditambahkan untuk bahan saat pembahasan dengan DPRD. Kegiatan tersebut antara lain penanganan banjir, kemacetan, dan tata kelola lingkungan, termasuk program bedah kampung.


Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Penulis : Aloysius Widiyatmaka

Komentar

Komentar
()

Top