Banggar Dukung Realokasi Subsidi BBM ke Masyarakat Miskin

JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendukung pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selanjutnya direalokasi atau dialihkan ke sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan. Pengalihan itu mendesak karena subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (29/8), mengatakan realokasi subsidi terutama ke pos belanja yang diperlukan masyarakat miskin, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan upah tenaga kerja, bantuan sosial produktif UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) atau fasilitas kesehatan dan pendidikan agar dana APBN lebih dirasakan masyarakat.

"Subsidi dialihkan dari si kaya ke si miskin yang benar-benar membutuhkan," kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

BBM bersubsidi, jelasnya, seharusnya hanya digunakan oleh motor dan mobil plat kuning (kendaraan umum) serta kendaraan taksi online, tapi penikmat subsidi justru sebagian besar adalah orang kaya, seperti pertalite yang 80 persen dikonsumsi kalangan mampu.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan dari total alokasi kompensasi pertalite sebesar 93,5 triliun rupiah yang dianggarkan di APBN, 86 persen atau 80,4 triliun rupiah dinikmati rumah tangga dan sisanya 14 persen atau 13,1 triliun rupiah dinikmati dunia usaha.
Halaman Selanjutnya....