Banggar Dukung Realokasi Subsidi BBM ke Masyarakat Miskin

JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendukung pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selanjutnya direalokasi atau dialihkan ke sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan. Pengalihan itu mendesak karena subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (29/8), mengatakan realokasi subsidi terutama ke pos belanja yang diperlukan masyarakat miskin, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan upah tenaga kerja, bantuan sosial produktif UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) atau fasilitas kesehatan dan pendidikan agar dana APBN lebih dirasakan masyarakat.

"Subsidi dialihkan dari si kaya ke si miskin yang benar-benar membutuhkan," kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

BBM bersubsidi, jelasnya, seharusnya hanya digunakan oleh motor dan mobil plat kuning (kendaraan umum) serta kendaraan taksi online, tapi penikmat subsidi justru sebagian besar adalah orang kaya, seperti pertalite yang 80 persen dikonsumsi kalangan mampu.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan dari total alokasi kompensasi pertalite sebesar 93,5 triliun rupiah yang dianggarkan di APBN, 86 persen atau 80,4 triliun rupiah dinikmati rumah tangga dan sisanya 14 persen atau 13,1 triliun rupiah dinikmati dunia usaha.

Namun, perlu juga dicatat bahwa dari 80,4 triliun yang dinikmati rumah tangga, ternyata 80 persen di antaranya dinikmati rumah tangga mampu, hanya 20 persen dinikmati rumah tangga tidak mampu.

Kalau subsidi BBM dialihkan ke sektor lain yang lebih tepat sasaran, tentu sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Misalnya saja, untuk pembangunan sekolah dasar (SD) atau untuk melengkapi peralatan kesehatan di tiap-tiap puskesmas tingkat kelurahan dan kecamatan. "Jadi, masyarakat menengah ke bawah jika berobat ke puskemas tidak hanya diberikan surat rujukan ke RSUD, tapi puskesmas sudah bisa menangani masyarakat setingkat rumah sakit," katanya.

Berkaitan dengan masih banyaknya kendaraan pribadi yang menikmati subsidi BBM, Said mengatakan bahwa pemerintah seharusnya melakukan revisi peraturan pemerintah (PP) yang mengatur bahwa BBM bersubsidi hanya untuk kendaraan bermotor dan kendaraan umum.

Belum Dieksekusi

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, yang diminta tanggapannya mengatakan masalah harga BBM hanya bisa diselesaikan jika pemerintah dengan sungguh-sungguh mau masuk ke masalah sesungguhnya yakni penikmat BBM bersubsidi selama ini.

Dia mengatakan sudah banyak perencanaan pengaturan penyaluran BBM bersubsidi, namun sampai hari ini tidak ada satu pun yang dieksekusi. Malaysia saja, kata Daeng, mengalokasikan subsidi untuk 40 persen penduduk berpendapatan terbawah.

"Indonesia bisa mencoba aneka cara seperti 27 juta penduduk miskin, hanya sepeda motor, sepeda motor dan mobil di bawah 1.500 cc tahun lama," kata Daeng.