Bandel, Presiden Korea Selatan yang Dimakzulkan Tolak Pemeriksaan Jaksa

SEOUL - Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, pada Minggu (15/12), dilaporkan tidak mematuhi panggilan dari jaksa yang menyelidikinya atas tuduhan pemberontakan saat ia menghadapi pemakzulan setelah mengumumkan darurat militer.

Dari The Guardian, Yoon, yang pada hari Rabu, dikirimi surat panggilan untuk hadir guna diperiksa pada pukul 10 pagi waktu setempat pada hari Minggu, tidak muncul, menurut kantor berita Yonhap. Yoon dan pejabat senior lainnya sedang diselidiki atas kemungkinan tuduhan pemberontakan, penyalahgunaan wewenang, dan menghalangi orang untuk melaksanakan hak-hak mereka.

Yonhap mengatakan, jaksa penuntut, yang juga sedang berupaya mendapatkan surat perintah penangkapan untuk pejabat militer senior, termasuk kepala komando perang khusus angkatan darat dan kepala komando pertahanan ibu kota, berencana untuk mengeluarkan panggilan lagi untuk presiden.

Ketidakhadiran presiden yang dilaporkan terjadi sehari setelah anggota parlemen Korea Selatan memilih untuk memakzulkannya atas upaya yang gagal untuk mengumumkan darurat militer hampir dua minggu lalu yang menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan politik terburuk dalam beberapa dekade.

Dalam pidato darurat televisi larut malam kepada rakyat pada tanggal 3 Desember, Yoon mengumumkan bahwa ia akan memberlakukan darurat militer, menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan “kegiatan anti-negara”.

Pemberlakuan darurat militer – yang pertama dalam kurun waktu lebih dari empat dekade – hanya berlangsung selama enam jam, dan ratusan tentara dan polisi yang dikirim oleh Yoon ke majelis nasional ditarik mundur setelah keputusan presiden dibatalkan. Tidak ada kekerasan besar yang terjadi.

Kekuasaan Yoon telah ditangguhkan hingga pengadilan konstitusi memutuskan apakah akan memberhentikannya dari jabatan atau mengembalikannya. Jika Yoon diberhentikan, pemilihan umum nasional untuk memilih penggantinya harus diadakan dalam waktu 60 hari.

Pengadilan akan bersidang untuk mulai mempertimbangkan kasus tersebut pada hari Senin, dan memiliki waktu hingga 180 hari untuk mengeluarkan putusan. Namun, para pengamat mengatakan putusan dapat keluar lebih cepat. Dalam kasus pemakzulan parlemen terhadap mantan presiden, Roh Moo-hyun pada tahun 2004 dan Park Geun-hye pada tahun 2016, pengadilan menghabiskan waktu masing-masing 63 hari dan 91 hari sebelum memutuskan untuk mengembalikan Roh dan memecat Park.

Pemimpin oposisi utama Korea Selatan, Lee Jae-myung, telah menawarkan untuk bekerja sama dengan pemerintah guna meredakan kekacauan politik sementara para pejabat berupaya meyakinkan sekutu dan pasar setelah pemungutan suara pemakzulan.

Lee, yang memimpin partai Demokrat dan yang telah memimpin serangan politik terhadap pemerintahan Yoon yang tengah berjuang, dipandang sebagai calon terdepan untuk menggantikannya. Lee telah mendesak pengadilan konstitusi untuk segera memutuskan pemakzulan Yoon dan mengusulkan dewan khusus untuk kerja sama antara pemerintah dan parlemen.

Pemimpin oposisi mengatakan dalam konferensi pers yang disiarkan televisi bahwa keputusan yang cepat adalah satu-satunya cara untuk “meminimalkan kebingungan nasional dan penderitaan rakyat”.

Lee juga mengusulkan sebuah dewan nasional di mana pemerintah dan majelis nasional akan bekerja sama untuk menstabilkan urusan negara, dan mengatakan partainya tidak akan berusaha untuk memakzulkan perdana menteri, Han Duck-soo, seorang yang ditunjuk Yoon yang menjabat sebagai penjabat presiden.

“Partai Demokrat akan bekerja sama secara aktif dengan semua pihak untuk menstabilkan urusan negara dan memulihkan kepercayaan internasional,” kata Lee. 

“Majelis nasional dan pemerintah akan bekerja sama untuk segera menyelesaikan krisis yang melanda Republik Korea.”

Saat memangku jabatan sebagai pemimpin sementara, Han memerintahkan militer untuk memperkuat postur keamanannya terhadap Korea Utara. Ia meminta menteri luar negeri untuk memberi tahu negara-negara lain bahwa kebijakan luar negeri utama Korea Selatan tidak akan berubah, dan menteri keuangan untuk berupaya meminimalkan potensi dampak negatif terhadap ekonomi akibat kekacauan politik.

Pada hari Minggu, Han melakukan panggilan telepon dengan presiden AS, Joe Biden, di mana mereka membahas situasi politik di Korea Selatan dan tantangan keamanan regional termasuk program nuklir Korea Utara. Biden menyampaikan apresiasinya atas ketahanan demokrasi di Korea Selatan dan menegaskan kembali "komitmen kuat" AS, menurut kedua pemerintah.

Partai-partai oposisi menuduh Yoon melakukan pemberontakan, dengan mengatakan bahwa seorang presiden di Korea Selatan hanya diperbolehkan mengumumkan darurat militer selama masa perang atau keadaan darurat serupa dan tidak mempunyai hak untuk menangguhkan operasi parlemen bahkan dalam kasus-kasus tersebut.

Yoon telah menolak tuduhan tersebut dan berjanji untuk "berjuang sampai akhir". Ia mengatakan pengerahan pasukan ke majelis nasional ditujukan untuk memberikan peringatan kepada partai Demokrat, yang ia sebut sebagai "kekuatan anti-negara" yang menyalahgunakan kendalinya atas parlemen dengan menunda rancangan anggaran pemerintah untuk tahun depan dan berulang kali mendesak untuk memakzulkan pejabat tinggi.

Lembaga penegak hukum tengah menyelidiki kemungkinan pemberontakan dan tuduhan lainnya. Mereka telah menangkap menteri pertahanan dan kepala polisi Yoon serta dua tokoh tingkat tinggi lainnya.

Yoon memiliki kekebalan dari sebagian besar tuntutan pidana sebagai presiden, tetapi itu tidak berlaku untuk tuduhan pemberontakan atau pengkhianatan. Ia telah dilarang meninggalkan Korea Selatan, tetapi para pengamat meragukan bahwa pihak berwenang akan menahannya karena potensi bentrokan dengan dinas keamanan presiden.