Baleg Setujui RUU Desa Jadi Inisiatif DPR
Foto : Koran Jakarta/M. Fachri
Anggota Badan Legislasi DPR Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah (kanan) menyerahkan berkas pendapat mini fraksi kepada Pimpinan Baleg DPR saat Rapat Pleno Pengambilan keputusan atas hasil Penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Ruang Baleg DPR, Kompleks PArlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/7). Pleno menyetujui Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk selanjutnya disahkan di Rapat Paripurna.
Awiek menjelaskan bahwa revisi UU Desa merupakan kumulatif terbuka sebagai dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XXI/2023. Sehingga, lanjut dia, meskipun tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023, revisi UU Desa dapat dimulai sebagai konsekuensi dari putusan MK tersebut.
Adapun sejumlah perubahan yang terkandung di dalam rancangan tersebut adalah perubahan masa jabatan kepala desa, dari 6 tahun untuk 3 periode, menjadi 9 tahun untuk 2 periode. Lebih lanjut, juga terdapat kenaikan dana desa sebesar 20 persen dari dana transfer daerah.
Baca Juga :
Baleg DPR dan Kemendagri Bahas Revisi UU Desa
Redaktur : Sriyono
Penulis : Antara
Komentar
()Muat lainnya