Awasi Ketat Belanja pada Akhir Tahun

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu mengawasi secara ketat penyerapan anggaran sebesar 1.200 triliun rupiah di sisa tahun ini. Pemanfaatan anggaran di dua bulan terakhir pada 2022 rawan diselewengkan oleh kementerian/ lembaga terkait.

Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, menilai pola belanja pemerintah dari tahun ke tahun memang seperti ini. "Baru dikebut pada akhir tahun, sehingga sangat rawan diselewengkan. Saya minta BPK dan KPK awasi ini secara ketat," tegasnya pada Koran Jakarta, Rabu (2/11).

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, pada sisa akhir 2022, dari pagu belanja negara di dalam Perpres 98/2022 sebesar 3.106,4 triliun rupiah, pemerintah baru merealisasikan belanja sebesar 1.913,9 triliun rupiah atau baru terserap 61,6 persen hingga 30 September 2022. Artinya masih ada 1.192,5 triliun rupiah yang belum diserap atau dibelanjakan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, sebelumnya mengatakan daftar belanja negara ada 3.000 triliun rupiah. "Kalau itu dieksekusi semuanya, itu masih ada 1.200 triliun rupiah yang akan di-spend (dibelanjakan) dalam dua bulan ke depan. That's really big money," jelasnya dalam seminar yang diselenggarakan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi XI DPR RI, Marinus Gea, menegaskan anggaran yang belum terserap itu akan memaksa semua kementerian/lembaga (K/L) untuk membelanjakan untuk urusan yang tidak karu-karuan.
Halaman Selanjutnya....