Aturan WTO Tak Mampu Setop Taktik Dagang Tiongkok

BEIJING - Kelompok bisnis Amerika Serikat (AS) mengungkapkan kekhawatirannya terhadap upaya Tiongkok untuk mengarahkan berbagai peraturan bidang usaha ekonomi demi keuntungan perusahaan domestik. Mereka juga mengatakan bahwa aturan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) tidak memadai untuk menjerat praktik dagang Beijing tersebut.

Seperti dikutip dari South China Morning Post, Kamis (5/10), perusahaan-perusahaan asal AS tengah menghadapi hambatan dari berbagai peraturan di Tiongkok terkait investasi, kebijakan industri, subsidi perusahaan negara, kelebihan kapasitas manufaktur, keamanan siber, dan transfer teknologi.

Hal itu diungkapkan grup bisnis tersebut dalam rapat dengar pendapat yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Perdagangan AS atau US Trade Representative (USTR), di Tiongkok.

Kesimpulan sesi dengar pendapat lembaga itu akan berpengaruh pada laporan tahunan mengenai Tiongkok di WTO, termasuk laporan USTR tentang pelanggaran hak kekayaan intelektual di negara itu, yang dapat berdampak pada jatuhnya sanksi ekonomi dari Presiden Donald Trump.

Wakil pimpinan senior soal kebijakan global dari Dewan Informasi Teknologi Industri, Josh Kallmer, mengatakan Tiongkok telah menerapkan kebijakan yang merugikan perusahaan asing, termasuk soal transfer teknologi.

"Intinya menekan daya saing perusahaan-perusahaan AS maupun perusahaan asing lainnya. Ini bukan persoalan baru.

Tindakan Tiongkok itu terlihat mencolok dalam laporan yang pernah diajukan pada kongres WTO Januari lalu, dan akan diangkat lagi oleh pemerintahan Presiden Donald Trump," ujar Kallmer, yang mewakili grup perusahaan di bidang perangkat lunak itu.

Kebijakan Merugikan

Pada rapat itu, Asisten Sekretaris USTR, Edward Gresser, mengatakan bahwa banyak keluhan mengenai aturan WTO yang belum mencakup semua kebijakan Tiongkok yang dianggap merugikan.

"AS dan anggota WTO lainnya perlu menemukan cara efektif untuk meluruskan praktik pelanggaran pemerintah Tiongkok, yang mencederai semangat keadilan dan kedisiplinan WTO," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Presiden Kamar Dagang AS urusan Tiongkok, Jeremie Waterman, menilai kebijakan investasi ketat di Tiongkok membuat negara itu menjadi kurang menarik sebagai negara tujuan investasi. Di sisi lain, sanksi WTO belum tentu dipatuhi secara penuh oleh Tiongkok.

Waterman menambahkan, hal itu makin diperburuk dengan rencana program "Made in China 2025" yang bertujuan menggantikan produk dan teknologi asing dengan produk domestik, dan regulasi baru keamanan siber yang bakal merugikan produk teknologi informasi asing.

"Tekanan ini justru menyebabkan hubungan ekonomi AS-Tiongkok kurang stabil dalam beberapa tahun terakhir," tukas dia. SB/SCMP/WP