Atasi Segera Trauma Korban Gempa Lombok

LOMBOK - Masalah trauma yang dialami para pasien korban gempa bumi Lombok yang dirawat di rumah sakit dan keluarga mereka perlu segera diatasi secara komprehensif. Akibat gempa tersebut, mereka tidak mau dirawat di dalam gedung.

"Mereka tidak mau dirawat di gedung. Rumah sakit pun pindah pelayanannya di lapangan, di tenda-tenda," kata Ketua MPR, Zulkifli Hasan, saat berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (27/8).

Ketua MPR melakukan kunjungan ke lokasi gempa di Lombok untuk melihat dan mendengar harapan dan aspirasi masyarakat dan melihat penanganan para korban secara tepat. Saat berkunjung ke RSUD Kota Mataram, dia mendatangi pasien yang tengah dirawat di tenda-tenda yang didirikan di halaman rumah sakit.

Hal itu dilakukan guna menghindari reruntuhan apabila terjadi gempa susulan. Ruang operasi rumah sakit pun sejak terjadi gempa tidak dapat berfungsi. RSUD Kota Mataram mendapat bantuan enam kontainer yang kemudian diubah menjadi ruang operasi.

Secara teknis, Kementerian PUPR menyebutkan gedung rumah sakit aman, namun masyarakat masih trauma. Maka dari itu, diperlukan penyembuhan trauma kepada para korban bencana agar mereka dapat merasa aman.

"Karena perintah konsistusi, negara harus melindungi seluruh rakyat Indonesia agar bebas dari rasa takut, bebas berserikat berkumpul, bebas kelaparan, dan bebas dari ketakutan. Itu adalah tugas negara," ujar Zulkifli.

Penanganan Total

Zulkifli menambahkan, bencana kemanusiaan ini harus total penanganannya dari semua pihak, tidak hanya dari pemerintah pusat, provinsi, melainkan juga stakeholder, TNI, Polri, dan masyarakat. "Karena ini bencana kemanusiaan kan jadi harus total, semua bersama-sama menanggulangi bencana," tuturnya.

Lombok Barat menjadi salah satu daerah yang cukup parah terkena dampak gempa bumi beberapa hari lalu. Menurut Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid, pengungsi di Lombok Barat hingga saat ini mencapai sekitar 170 ribu orang dengan jumlah total rumah rusak sekitar 53 ribu rumah.

"Di masa darurat menjamin kebutuhan-kebutuhan primer, seperti makanan dan air. Sekarang masa tanggap darurat selesai menjadi transisi dan fokus memverifikasi rumah rusak dan pembersihan," tutur Fauzan.

Pemerintah, tambah Fauzan, menyiapkan anggaran untuk mengganti rumah yang rusak, tergantung dari jenis kerusakan yang terjadi. Untuk rumah yang rusak berat akan diganti senilai 50 juta rupiah, rusak sedang 25 juta rupiah, dan rusak ringan 10 juta rupiah. Nantinya setelah diverifikasi dan diterima surat keputusannya dari bupati baru difasilitasi dengan dibukakan rekening atas nama kepala keluarga yang bersangkutan.

Hingga saat ini, program pendataan masih berjalan dan tercatat sudah 14 ribu rumah yang terverifikasi. Ditargetkan tanggal 1 September sudah ada rumah-rumah yang dibangun.

Untuk sementara ini, tambah Fauzan, mereka juga tengah fokus mencari dana untuk pembangunan hunian sementara. Terlebih sebentar lagi Indonesia akan mengalami musim penghujan. Jika para pengungsi masih berada di dalam tenda bisa kehujanan dan memicu permasalahan lain, seperti timbulnya penyakit.

gma/N-3