Atasi Penghambat Efektivitas INA

Sementara itu, pengamat ekonomi Bhima Yudhistira menilai pemerintah juga harus menyelesaikan masalah utama terkait investasi yakni Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang tinggi. "Faktor ICOR bukan dengan bentuk lembaga baru, tapi membenahi masalah struktural," ujarnya.

Menurut Bhima, tata kelola LPI harus benar-benar dijaga yang pedomannya telah tertuang dalam Santiago principle yakni dengan prinsip dasar mengenai aturan transparansi lembaga kepada pemilik. "Siapa itu pemiliknya? Karena dana modal awal berasal dari APBN maka pemilik yakni rakyat pembayar pajak berhak tahu laporan keuangan LPI. Ini poin paling penting," tegasnya.

Bhima juga mengingatkan keterlibatan lembaga audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut menjadi poin penting dalam mengelola LPI karena menyangkut dana publik.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap LPI yang diberi nama Indonesia Investment Authority (INA) sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan anggaran negara dan meningkatkan arus investasi (FDI). Jokowi bahkan optimistis LPI bakal menurunkan rasio utang Indonesia.

Pemerintah berharap INA bisa menarik investasi hingga 20 miliar dollar AS pada awal pembentukannya. LPI juga telah menerima 15 triliun rupiah dari APBN 2020. Selain itu, LPI juga telah menerima 50 triliun rupiah dari saham BUMN.
Halaman Selanjutnya....