ASN, TNI/Polri, BUMN, Swasta Dilarang Cuti Akhir Tahun

JAKARTA - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan pemerintah menerapkan kebijakan pelarangan pengambilan cuti di akhir tahun bagi ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN, dan swasta. Ini dilakukan guna mencegah terjadinya peningkatan mobilitas masyarakat yang berpotensi meningkatkan penularan kasus Covid-19.

"Pemerintah sepakat menerapkan beberapa strategi. Pertama, pelarangan cuti atau libur bagi ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN maupun swasta selama libur akhir tahun. Ditiadakan cuti bersama di tanggal 24 Desember 2021 dan larangan pengambilan jatah cuti di akhir tahun," kata Wiku dalam konferensi pers terkait perkembangan terbaru situasi dan penanganan Covid-19 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (18/11).

Wiku mengatakan kebijakan pelarangan cuti tersebut semata-mata dilakukan untuk meminimalkan pergerakan masyarakat yang tidak mendesak. Satgas Penanganan Covid-19 mencatat setiap kali terjadi peningkatan mobilitas di masyarakat berkorelasi dengan terjadinya peningkatan kasus Covid-19.

"Sebagaimana kita ketahui bersama berdasarkan pengalaman yang lalu, periode libur panjang selalu menimbulkan kenaikan kasus. Hal ini terjadi akibat kecenderungan masyarakat mengisi momen liburan dengan bepergian keluar rumah dan mengunjungi sanak saudara atau kerabat yang sering kali mengurangi kedisiplinan seseorang dalam menegakkan protokol kesehatan," katanya.

Wiku menyebut tidak heran kemampuan Covid-19 untuk menyebar ke lebih banyak orang dalam waktu yang bersamaan dapat terjadi yang mengakibatkan kenaikan kasus secara signifikan dan penambahannya berlipat ganda atau eksponensial.

Peningkatan kasus secara eksponensial tergambar dari angka reproduksi efektif (RT) suatu penyakit yang berada di atas satu. Wiku mengatakan semakin tinggi RT maka akan semakin besar pula peluang jumlah kasus positif meningkat, dan begitu juga sebaliknya.

Pengurangan Mobilitas

Wiku menyebutkan berdasarkan studi, dibutuhkan pengurangan mobilitas masyarakat setidaknya 20 persen sampai 40 persen dari intensitas normal agar angka efektif reproduksi atau RT di bawah 1. Sementara untuk menguranginya lebih besar lagi sampai mencapai 0,7 maka diperlukan pengurangan mobilitas lebih dari 40 persen.

Lebih jauh, Wiku mengatakan pemerintah berencana memperketat aturan perjalanan orang di dalam negeri semasa libur akhir tahun guna mencegah peningkatan mobilitas warga yang berisiko meningkatkan penularan Covid-19.

"Pembatasan pergerakan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain nantinya penyesuaian syarat bepergian akan diatur dalam surat edaran Satgas maupun Kementerian Perhubungan terbaru," kata Wiku.

Wiku menjelaskan pemberlakuan aturan perjalanan yang baru ditujukan untuk menjamin orang yang bepergian dalam keadaan sehat dan terlindung dari risiko penularan virus korona.

Ia menjelaskan pula bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 diterapkan di seluruh wilayah Indonesia guna mencegah kemungkinan terjadi lonjakan kasus penularan Covid-19 semasa libur akhir tahun.

Sementara itu, Kepala Bagian Operasional Pelayanan PT Bio Farma, Erwin Setiawan, menyampaikan harga vaksin booster Covid-19 atau dosis ketiga masih menunggu regulasi pemerintah.