ASN Mulai Bekerja di IKN pada Oktober Tahun 2024

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengatakan, pada bulan Oktober 2024, para aparatur sipil negara (ASN) direncanakan sudah mulai bekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB, Erwan Agus Purwanto, mengatakan kepindahan ASN ke IKN tersebut menyesuaikan dengan agenda pergantian pemerintahan lama ke pemerintahan baru.

"Kalau kita melihat itu, tentu pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, pada Oktober, mestinya sudah ada ASN di sana. Jadi nanti, tentu Oktober mestinya sudah akan berjalan," kata Erwan.

Seperti dikutip dari Antara, Erwan mengatakan hingga kini, pemerintah masih membahas pemberian tunjangan khusus bagi ASN yang pindah ke IKN, tetap dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal negara.

"Nanti akan segera disampaikan terkait dengan tunjangan-tunjangan khusus bagi ASN batch pertama yang akan pindah ke IKN," tambahnya.

Erwan menambahkan, perencanaan itu bersifat dinamis karena mempertimbangkan kondisi di lapangan. Sehingga, kalau target belum tercapai maka akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. "Perencanaan itu dinamis; ada target, ada realisasi," katanya.

Sebelumnya, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, mengatakan jumlah ASN angkatan pertama yang akan pindah ke IKN sebanyak 6.000 orang karena ketersediaan tempat belum memadai.

Anas menyebut saat ini di IKN baru terdapat 47 tower, yang satu di antaranya berisi 60 unit tempat hunian untuk ASN, anggota TNI, anggora Polri, pejabat eselon I, dan lain sebagainya.

"Totalnya, tadinya yang pindah 11.916, tetapi karena bangunan di sana yang siap 6.000 maka nanti 6.000 dulu yang akan pindah," kata Anas.

Prioritas Pembangunan

Lebih jauh, Erwan mengatakan kloter pertama para ASN yang dipindahkan ke IKN menjadi 6.000 orang karena berbasis prioritas pembangunan.

Prioritas yang dimaksud adalah sektor prioritas bagi pemerintah dalam 5-10 tahun ke depan. Sehingga pertambahan jumlah ASN yang dipindahkan ke IKN ke depan pun bakal menyesuaikan dengan prioritas pembangunan tersebut. "Di situ akan dipetakan mana ASN kita tumbuh sesuai prioritas, mana yang tidak bertambah karena sesuai prioritas," kata Erwan.

Nantinya, kata dia, prioritas pembangunan bakal berdasarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sehingga nanti yang dikerjakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) disesuaikan oleh Kemenpan RB terkait kepindahan ASN.

Menurut dia, IKN bukan hanya dibangun secara fisik, melainkan juga dibangun dengan mempertimbangkan smart government. Makanya, kinerja ASN di IKN pun bakal didukung oleh para ASN yang berada di luar IKN secara hibrida.

"Jadi, ke depan dengan cara kerja baru akan menggunakan dua cara, baik secara fisik maupun dengan platform smart government," kata dia.

Dia mengatakan Presiden Joko Widodo pun sebelumnya telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional atau yang Kemudian Disebut "GovTech", untuk melengkapi kinerja ASN.

Sebelumnya, Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga, mengatakan pembangunan 12 tower rumah susun (Rusun) ASN dan Hankam telah mencapai lebih dari 30 persen. "Sudah di atas 30 persen," ujarnya.

Danis menambahkan, sebanyak 12 tower Rusun ASN seperti Rusun ASN 1 progres pembangunannya sudah mencapai 30,8 persen, kemudian Rusun ASN 4 sudah 34 persen, serta Rusun untuk Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) juga sudah 30 persen.