ASN Dilarang Liburan Imlek ke Luar Kota

JAKARTA - Pemerintah melarang perjalanan jauh ke luar kota bagi aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN, TNI/Polri selama masa liburan Imlek pekan ini.

"Ini merupakan salah satu konsekuensi dan substansi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro yang dimulai Selasa (9/2). PPKM Skala Mikro ini akan berlangsung sampai 22 Februari 2021," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers virtual, Senin (8/2).

Airlangga mengatakan penerapan PPKM Skala Mikro bertujuan untuk menekan penularan dan pengendalian Covid-19. Berbeda dari kebijakan sebelumnya, PPKM ini terbilang memberi sejumlah pelonggaran. Misalnya, perkantoran bisa melakukan work from home (WFH) 50 persen, pusat perbelanjaan dapat beroperasi hingga pukul 21.00, dan dine in maksimal restoran 50 persen dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Airlangga mengeklaim dalam evaluasi kebijakan PPKM tahap pertama dan kedua, penambahan kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta sudah mulai terlihat flat. Kenaikan penambahan jumlah kasus masih terjadi di Jawa Barat dan Bali. Sedangkan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, serta DI Yogyakarta penambahan jumlah kasus mulai menurun.

Airlangga menyebut bed occupancy rate (BoD) secara nasional sebelum PPKM berada di level 70 persen. Setelah PPKM, ia mengeklaim BoD di Jawa Tengah saat ini sudah turun menjadi 44 persen, BoD Banten pada level 68 persen, BoD di DKI Jakarta di level 66 persen, dan BoD Wisma Atlet saat ini di level 53,9 persen.

"Pada saat sebelum PPKM, (BoD) Wisma Atlet hampir 80 persen, kemudian (BoD) Jawa Barat 61 persen, (BoD) Yogyakarta 61 persen, dan (BoD) Bali 60 persen," ujar dia.

Ia mengatakan tingkat mobilitas per sektor secara nasional di antaranya sektor retail turun minus 22 persen, sektor apotek minus 3 persen, mobilitas fasilitas umum turun minus 25 persen, mobilitas sektor transportasi turun minus 36 persen, dan mobilitas sektor perkantoran minus 31 persen.

"Sedangkan yang masih bergerak di level permukiman meningkat 7 persen. Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan yang mikro di mana pendekatannya di areal pemukiman atau tempat tinggal. Sehingga nantinya yang bergerak dengan adanya pengetesan di level desa, kelurahan, RT, RW, tentunya mereka yang negatif (Covid-19) atau yang tidak terkena (Covid-19)," jelas dia.

Sangat Mahal

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Nasional (BUMN), Erick Thohir, menyatakan Indonesia tak ingin terus-menerus ketergantungan dengan vaksin Covid-19 impor karena harganya sangat mahal.

Karena itu, pemerintah kini mempercepat vaksin Merah Putih yang diproduksi di dalam negeri.

"Ke depannya vaksin Merah Putih yang penting, karena tidak mungkin kita beli vaksin terus, sangat mahal," ujar Erick dalam Seminar Konvensi Nasional Media Massa HPN 2021, Senin (8/2).

Dalam percepatan menghadirkan vaksin Merah Putih, pemerintah saat ini telah menjalin kerja sama dengan tujuh lembaga. Erick meyakini kehadiran vaksin Merah Putih nantinya akan menghilangkan ketergantungan terhadap vaksin impor.

"Tetapi, tentu bagaimana vaksin Merah Putih ini yang sekarang kita kerja sama dengan tujuh lembaga kita bisa percepat atau enggak bisa dukung agar ini tidak jadi ketergantungan," kata Erick.

Erick mengakui bahwa negara terbebani dengan pendatangan vaksin buatan negara lain. Sebab, harga vaksin yang saat ini mulai digunakan untuk kelompok tertentu sangat mahal.

"Karena tentu dengan pengadaan vaksin sekarang cukup mahal, pemerintah sangat terbebani," imbuh dia.

n ags/jon/P-4