Asean-Uni Eropa, Menjembatani Perbedaan dalam Perlindungan HAM dan Demokrasi

Jika ASEAN menginterpretasikan HAM secara lebih kontekstual dan regional, yakni tidak campur tangan dan menghormati kedaulatan nasional, EU memandang HAM secara universal. Kemungkinan besar ini terkait dengan sejarah dan pengalaman negara-negara yang pernah dijajah oleh negara Barat.

Namun, kini prinsip universalitas HAM dan demokrasi EU tengah dipertanyakan akibat sikap mayoritas negara EU terhadap konflik Israel-Hamas di Jalur Gaza, Palestina. EU dianggap tidak menjalankan kebijakan luar negeri yang berbasis HAM dan menerapkan "standar ganda" dalam konflik yang per hari ini telah menewaskan korban sipil mencapai lebih dari 39.000 jiwa.

Laporan organisasi Amnesty International menyebutkan bahwa sejumlah pemimpin negara Eropa tidak menghormati prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam PBB dan hukum hak asasi manusia internasional. EU disebut gagal dalam menegakkan komitmen absolut terhadap universalitas dan kemanusiaan.

Dalam hal demokrasi, Uni Eropa juga menghadapi tantangan signifikan, terutama karena penguatan nasionalisme populis sayap kanan yang mendorong kedaulatan nasional, identitas budaya, serta retorika antiimigrasi dan antiglobalisasi.

Gerakan tersebut mengkritik lembaga-lembaga supranasional seperti UE, menuduh mereka mengikis kedaulatan nasional. Negara-negara seperti Hungaria, Polandia, Italia, dan Prancis telah melihat peningkatan kebijakan proteksionis dan peraturan otoriter terkait kebebasan berekspresi.
Halaman Selanjutnya....