Asean-Uni Eropa, Menjembatani Perbedaan dalam Perlindungan HAM dan Demokrasi

Aniello Iannone, Universitas Diponegoro

Secara diplomatik, ASEAN dan EU telah mengembangkan hubungan yang kompleks dan signifikan secara historis, yang dimulai secara resmi pada tahun 1973 melalui perjanjian kerja sama dengan Komunitas Ekonomi Eropa.

Meskipun tujuan awalnya adalah untuk mendukung integrasi regional, hubungan politik antara kedua entitas ini terutama berfokus pada aspek ekonomi, menekankan pada investasi dan pertukaran ekonomi. Hubungan diplomatik antara kedua blok ini masih belum banyak menyentuh sektor perlindungan hak asasi manusia (HAM). Padahal isu HAM menjadi penting di tengah gejolak global dan konflik antarkawasan.

ASEAN memang telah lama dikritik oleh banyak pengamat internasional atas pendekatannya terhadap HAM. Terutama mengenai peran Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR) dalam kapasitasnya melindungi HAM di kawasan. ASEAN telah gagal menyelesaikan rentetan masalah pelanggaran HAM bagi negara-negara anggotanya, termasuk terkait krisis kemanusiaan di Myanmar.

Dibandingkan ASEAN, blok Uni Eropa (EU) secara umum dikenal lebih maju dalam hal perlindungan HAM. Ini karena secara prinsip, kedua blok menekankan prinsip yang berbeda. ASEAN memegang prinsip kedaulatan dan nonintervensi dalam masalah-masalah internal, sementara UE selalu menganggap hak asasi manusia dan demokrasi sebagai pilar utama proses integrasinya.
Halaman Selanjutnya....