Asean Tingkatkan Kecaman pada Junta

PHNOM PENH - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/Asean) pada Rabu (3/8) kian meningkatkan kecaman terhadap junta saat membahas eksekusi mati terhadap empat aktivis demokrasi di Myanmar beberapa waktu lalu yang memicu kemarahan internasional.

Dalam pidato yang disampaikan pada upacara pembukaan pertemuan menteri luar negeri Asean ke-55 di Phnom Penh, Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, yang negaranya memegang kepemimpinan bergilir Asean saat ini, mengakui bahwa tidak ada kemajuan yang dicapai dalam krisis politik Myanmar, meskipun pemimpin junta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, pada April 2021 lalu berjanji untuk mengakhiri kekerasan.

PM Hun Sen mengatakan bahwa jika junta terus mengeksekusi lawan politiknya, dia akan dipaksa untuk mempertimbangkan kembali peran Asean dalam menengahi konflik di Myanmar.

"Situasi sekarang sangat bergejolak setelah eksekusi empat aktivis oposisi, dan bisa dikatakan lebih buruk daripada sebelum konsensus lima poin (5PC)," kata PM Hun Sen, merujuk pada kesepakatan yang dibuat Min Aung Hlaing dengan Asean pada April 2021 lalu selama pertemuan darurat Asean tentang situasi di Myanmar.

"Asean sangat terkejut dan ngeri dengan eksekusi para aktivis oposisi ini," imbuh PM Kamboja itu.

Nada pernyataan PM Hun Sen kali ini sangat berbeda dengan saat ketika Kamboja menerima keketuaan Asean awal tahun ini dimana ia meramalkan akan menggunakan keahliannya sebagai negosiator untuk menyelesaikan situasi di Myanmar.

Frustasi Memuncak

5PC Asean menyerukan diakhirinya kekerasan, dialog konstruktif di antara semua pihak, mediasi pembicaraan semacam itu oleh utusan khusus Asean, penyediaan bantuan kemanusiaan yang dikoordinasikan Asean dan kunjungan delegasi Asean ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.

Bahkan Min Aung Hlaing mengakui bahwa junta telah gagal untuk mempertahankan akhir dari kesepakatan pada konsensus dalam pidato televisi pada Senin (1/8) lalu di mana ia mengumumkan bahwa junta telah memperpanjang enam bulan keadaan darurat yang diumumkannya setelah kudeta.

Dia menyalahkan pandemi virus korona dan ketidakstabilan politik atas kegagalan tersebut dan mengatakan dia akan menerapkan beberapa poin 5PC tahun ini, asalkan tidak membahayakan kedaulatan negara.

Rasa frustrasi Asean terhadap junta semakin memuncak pekan lalu setelah menghukum mati 4 aktivis meskipun ada seruan langsung dari PM Hun Sen ke Min Aung Hlaing agar eksekusi ditunda.AFP/RFA/BenarNews/I-1