ASEAN Bahas Perkembangan "Blueprint" 2025 Sektor Keuangan

JAKARTA - ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting - Working Group (AFCDM-WG) membahas perkembangan ASEAN Blueprint 2025 yang direfleksikan dalam berbagai agenda komite kerja di sektor keuangan ASEAN pada 2022 dan rencana kerja pada 2023.

"Di bawah kepemimpinan Indonesia pada ASEAN, Indonesia akan bekerja sama dengan semua anggota ASEAN untuk melakukan review proses jalur keuangan ASEAN untuk memastikan ASEAN dapat merespons terhadap berbagai perubahan dan tantangan," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (11/2).

Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 diharapkan dapat mendorong ASEAN untuk berperan aktif, menawarkan ide dan solusi untuk memperkuat pemulihan ekonomi dan menjadikan Asia Tenggara sebagai mesin pertumbuhan dunia yang berkelanjutan.

Rangkaian pertemuan AFCDM-WG pada 6-10 Februari 2023 di Nusa Dua, Bali mengawali Keketuaan ASEAN 2023 pada jalur keuangan. AFCDM-WG merupakan pertemuan pleno level teknis membahas hasil-hasil pertemuan komite kerja sebelumnya dan berbagai agenda kerja sama sektor keuangan ASEAN, termasuk pembahasan Priority Economic Deliverables (PED) usulan Indonesia.

Dalam pertemuan pleno itu, Dody menekankan pentingnya bagi ASEAN untuk melanjutkan proses yang telah ada berdampak pada ekonomi ASEAN, sekaligus terbuka dan dapat beradaptasi dengan perubahan untuk menyambut masa depan dan menghadapi tantangan.

Kerja sama lintas sektoral pada pilar ekonomi ASEAN, termasuk proposal PED Indonesia diharapkan mampu memperkuat proses kerja sama ekonomi dan keuangan dalam mendorong proses pemulihan dan ketahanan ekonomi kawasan ASEAN dalam menghadapi ketidakpastian dan tantangan global ke depan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu menuturkan kerja sama keuangan di kawasan ASEAN perlu dikelola secara hati-hati.

"Tiga PED sangat bermanfaat untuk wilayah ASEAN dan harus menjadi output konkrit pada pertemuan ini," ujarnya.

Fokus PED adalah kesiapan kesehatan, infrastruktur keuangan, perpajakan internasional, digitalisasi finansial yang inklusif untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta keuangan berkelanjutan.

Menurut Febrio, lima agenda dalam PED tersebut akan memperkuat kerja sama dan integrasi keuangan ASEAN di dalam blueprint 2025 dan membantu Asia Tenggara dalam merespons tantangan global dan memastikan pemulihan ekonomi bersama.

Terdapat tiga strategic thrust yang menaungi PED pada keketuaan Indonesia di jalur keuangan, yakni recovery rebuilding, sustainability, dan digital economy.

Pada pilar recovery rebuilding, PED mendorong pemulihan dan memastikan stabilitas dan ketahanan ekonomi dan keuangan di kawasan ASEAN.

Di pilar digital economy, PED memajukan konektivitas pembayaran dan mempromosikan literasi dan inklusi keuangan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sedangkan pada pilar sustainability, PED mempromosikan keuangan transisi untuk mendukung keuangan berkelanjutan dan ekonomi hijau.

Berbagai program dalam PED dibahas melalui 10 pertemuan komite kerja (working committees) yang diampu oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil rangkaian pertemuan tersebut akan dilaporkan dan dibahas dalam pertemuan AFCDM-Working Group.

Tindak lanjut pembahasan agenda pada rangkaian pertemuan tersebut akan dilaporkan dan dimintakan arahan pada pertemuan level deputi keuangan dan bank sentral ASEAN (ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting) pada akhir Maret 2023.