Asas Cabotage Dorong Investasi Maritim

LABUAN BAJO - Penerapan azas cabotage di perairan laut nasional dinilai mampu mendorong investasi di bidang transporasi nasional khususnya di sektor angkutan laut domestik. Asas cabotage merupakan hak eksklusif suatu negara untuk menerapkan peraturan perundang-undangannya sendiri, dalam bidang darat, air, dan udara pada lingkup wilayahnya.

Wakil Ketua Umum WIMA Ina, Carmelita Hartoto mengatakan, dengan dukungan para pelaku usaha pelayaran nasional, penerapan asas cabotage telah mendorong investasi sektor angktuan laut. Tercatat pada 2019, jumlah armada pelayaran nasional sudah mencapai lebih 25.000 armada atau melonjak dari sejak awal diterapkannya asas cabotage pada 2005 yang hanya berkisar 6.000-an armada.

"Kebijakan asas cabotage yang tertuang pada Inpres No. 05 tahun 2005 dan Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, telah terbukti berperan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional," kata Carmelita pada simposium WIMA Ina yang merupakan rangkaian presstour Ditjen Perhubungan Laut di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur Rabu (18/9) malam.

Carmelita yang juga juga Ketua Umum INSA (Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia) mengakui selama ini ada pihak-pihak yang mengusulkan kepada Pemerintah untuk membuka kran investasi asing hingga 100 persen pada usaha angkutan multimoda di sektor angkutan laut nasional. Apabila hal ini dilakukan, maka dapat membahaya iklim usaha serta berpengaruh terhadap kedaulatan bangsa.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum WIMA Ina, Nirmala Chandra Motik juga mengakui, adanya usulan dari pihak-pihak tertentu untuk merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) pada angkutan multimoda, khususnya sektor angkutan laut. Ini akan menjadi batu sandungan dan menodai semangat nasionalisme kemaritiman. Untuk ini, asas cabotage harus tetap berjalan konsisten, karena sudah terbukti memberikan banyak dampak positif dalam banyak aspek Negara dan merupakan asas kedaulautan negara.
Halaman Selanjutnya....