Asas Cabotage Berdampak Positif bagi Perekonomian

JAKARTA - Asas cabotage yang terus digaungkan Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowner's Association (INSA) dipastikan akan berdampak positif bagi industri pelayaran niaga nasional dan juga ekonomi Indonesia. Karenanya, INSA terus mendorong komitmen pemerintah menjalankan asas tersebut.

Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto mengatakan pihaknya optimistis asas cabotage dapat berdampak positif bagi perekonomian karena beberapa negara sudah lebih dulu menerapkannya sebelum Indonesia. Beberapa negara yang telah lebih dulu menerapkan asas cabotage itu meliputi Amerika Serikat, Brasil, Kanada, Jepang, India, Tiongkok, Australia, dan Filipina.

"Penerapan asas cabotage yang tertuang dalam Inpres 5/2005 dan UU No 17/2008 tentang Pelayaran perlu dijaga demi kedaulatan bangsa. Karenanya, kami mengharapkan agar komitmen dari pemerintah agar asas ini terus dapat dijalankan," kata Carmelita dalam acara Buka Puasa bersama di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dia menambahkan, saat ini, sinergi antara INSA dengan stakeholder kemaritiman, khusunya instansi pemerintah mutlak dibutuhkan guna menyukseskan program pemerintah menjadikan lautan sebagai basis masa depan bangsa. INSA, lanjutnya, juga secara rutin dan konsisten aktif dalam memberikan masukan dan sumbang gagasan dalam rangka memajukan industri pelayaran nasional.

"INSA mengapresiasi sinergi pemerintah dan INSA selama ini, seperti pada pelibatan pelayaran swasta niaga nasional dalam program tol laut, dan juga penawaran kerja sama operasi dalam pengeleloaan pelabuhan saat ini," katanya.

Jalin Sinergi

Menurut Carmelita, sinergi INSA dengan intansi pemerintah mutlak dibutuhkan, khususnya komunikasi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan baru, ataupun mencarikan solusi dari setiap persoalan kemaritiman yang muncul.

Dengan adanya komunikasi Insa dengan intansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, tentunya untuk menghindari jangan sampai terjadinya timbulnya biaya-biaya baru, yang justru kontra produktif dengan agenda bersama menurunkan biaya logistik nasional.

Selain itu, Carmelita mengaku pihaknya selalu mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengarah pada pembangunan ekonomi maritim.

"Sebagaimana halnya "direct call" (ekspor langsung) yang secara tidak langsung akan merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah dan meningkatkan produk unggulan daerah untuk didistribudikan ke luar negeri maupun dalam negeri," katanya.

mza/E-10