AS Segera Perketat Kebijakan

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) segera memasuki era pengetatan kebijakan, baik moneter maupun fiskal, guna mengatasi inflasi yang kini berada dalam level tinggi. Pengetatan tersebut tentunya akan berdampak terhadap pemulihan ekonomi global.

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS), Janet Yellen, optimistis bank sentral (The Fed) dan pemerintah akan mengambil sejumlah langkah yang diperlukan untuk menurunkan inflasi selama tahun ini asalkan pandemi Covid-19 dikendalikan. Dia menambahkan, inflasi saat ini melampaui ekspekstasi mayoritas ekonomi.

"Kami telah dilanda pandemi yang menciptakan tantangan ekonomi yang tidak diantisipasi oleh siapa pun, dan itu adalah harapan dan niat kami untuk menurunkan inflasi ke tingkat yang konsisten dengan interpretasi Fed tentang stabilitas harga," kata Yellen dalam wawancara langsung dengan CNBC di Washington DC, Kamis (20/1) waktu setempat.

Yellen mengungkapkan keuangan masyarakat AS dalam kondisi baik. Bahkan, beberapa di antaranya kondisinya lebih baik dibandingkan saat sebelum pandemi. Dana simpanan masyarakat saat ini dinilai dapat membantu menopang ekonomi selama beberapa tahun ke depan.

Sementara itu, dia mengatakan sangat penting bagi lebih banyak orang untuk kembali ke angkatan kerja, yang akan membantu mengurangi tekanan pasokan. Perbaikan pasar kerja sangat dipengaruhi oleh pengendalian Covid-19. Jika itu terjadi, dia memperkirakan tekanan inflasi akan mereda sepanjang 2022.

Kenaikan FFR

Sementara itu, Indonesia siap dengan perubahan kebijakan, khususnya moneter di AS. Bank Indonesia (BI) memproyeksikan The Fed akan menaikkan bunga sebanyak empat kali pada 2022.

"Kenaikan ini akan dimulai pada Maret dan tentu saja di pertemuan The Fed selanjutnya," ujar Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam Konferensi Pers RDG BI Bulan Januari 2022 Cakupan Tahunan, di Jakarta, pekan lalu.

Dia menyebutkan kenaikan Fed Fund Rate (FFR), pada Maret mendatang, kemungkinan di kisaran 25 basis poin (bps) sampai 50 bps. Namun, hal tersebut masih harus ditelaah lebih lanjut.

Dengan demikian, perubahan kebijakan negeri Paman Sam tersebut kemungkinan akan berdampak kepada sisi eksternal ekonomi Indonesia. Sebab, pengetatan tersebut berpotensi mendorong peningkatan suku bunga obligasi AS sekitar dua persen, bahkan kemungkinan lebih tinggi.

Jika suku bunga obligasi AS meningkat, Perry menjelaskan selisih dengan suku bunga obligasi Indonesia pun semakin menipis, sehingga akan berpengaruh terhadap arus modal asing pada portofolio Surat Berharga Negara (SBN) di dalam negeri. "Karena itu, dampaknya akan kami lihat seberapa jauh suku bunga acuan SBN akan naik, demikian pula dampaknya kepada nilai tukar rupiah," ujarnya.

Meski demikian, ia mengaku tak terlalu khawatir karena kondisi fundamental Indonesia saat ini sangat baik, seperti defisit transaksi berjalan yang rendah, surplus neraca modal finansial yang cukup besar, arus modal dalam bentuk penanaman modal asing, dan surplus neraca dagang.

Namun, BI akan tetap terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk menyesuaikan suku bunga obligasi Indonesia, terutama untuk memastikan agar imbal hasilnya SBN dalam negeri tetap menarik di mata investor.