AS Jatuhkan Sanksi pada Maduro

Menteri Keuangan AS mendesak mereka yang terpilih dalam pemilihan Majelis Konstituante tidak menduduki kursinya, mengingatkan bahwa siapa pun yang mendukung rezim otoritarian.

Washington- Amerika Serikat (AS) menyebut Presiden Venezuela Nicolas Maduro sebagai "diktator" seperti Presiden Suriah Bashar al-Assad atau pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, dan menjatuhkan sanksi kepadanya.

"Maduro bukan hanya pemimpin yang buruk, dia seorang diktator," kata penasihat keamanan nasional Presiden Donald Trump, HR McMaster, kepada wartawan pada Senin (31/7) waktu Amerika Serikat.

Pemilihan umum Minggu (30/7) di Venezuela memilih Majelis Konstituante yang akan menggantikan Majelis Nasional yang dikuasai oposisi di negara itu memicu kecaman internasional -- dan respons dari AS. "Pemilihan umum ilegal kemarin mengonfirmasi bahwa Maduro adalah seorang diktator yang mengabaikan kehendak rakyat Venezuela," kata Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin.

"Dengan menjatuhkan sanksi kepada Maduro, Amerika Serikat menegaskan oposisi kami terhadap kebijakan rezimnya dan dukungan kami kepada rakyat Venezuela yang berusaha mengembalikan demokrasi yang penuh dan makmur di negara mereka."

Washington sudah lama mengkritik Maduro -- dan pendahulunya mendiang Hugo Chavez -- namun pernyataan pada Senin menandai pertama kalinya pejabat senior secara terbuka mengecapnya sebagai seorang diktator. Dan AS sudah mengenakan sanksi kepada beberapa individu dan organisasi Venezuela.

Mnuchin mengatakan Maduro sejauh ini baru pemimpin asing keempat yang dimasukkan ke dalam daftar hitam, dan McMaster mengingatkan bahwa dia bergabung dengan dengan klub eksklusif yang meliputi Assad, Kim dan Presiden Zimbabwe Robert Mugabe.

Menteri Keuangan AS mendesak mereka yang terpilih dalam pemilihan Majelis Konstituante tidak menduduki kursinya, mengingatkan bahwa siapa pun yang mendukung "rezim otoritarian" juga akan menghadapi sanksi.

"Akibat dari tindakan hari ini, seluruh aset Nicolas Maduro yang menjadi subjek bagi yurisdiksi AS dibekukan, dan warga AS dilarang berurusan dengan dia," katanya.

Ia menuduh "di bawah Maduro, pemerintah Venezuela sengaja dan berulang kali melanggar hak-hak sipil warga melalui penggunaan kekerasan, penindasan dan kriminalisasi demonstrasi."

"Dengan arahannya, pasukan keamanan rezim secara sistematis menekan dan mengkriminalkan pihak-pihak oposisi melalui penahanan, penuntutan militer pada warga sipil dan penggunaan kekuatan berlebihan terhadap demonstran," kata dia.

Klaim kemenangan

Sementara Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, pada Senin (31/7) mengklaim kemenangan atas pelaksanaan referendum bagi menentukan Dewan Konstitusi, sebuah lembaga legislatif "superbody" yang bakal memberikan partai penguasa, Partai Sosialis, untuk memegang kekuasaan. Dalam pernyataan kemenangannya itu, Presiden Maduro juga mengejek kritikan dari Amerika Serikat (AS) yang menyebut bahwa pelaksanaan referendum di Venezuela telah melawan demokrasi.

Diklaim oleh otoritas pelaksanaan pemilihan umum bahwa referendum yang digelar Minggu (30/7) telah diikuti oleh lebih dari 8 juta rakyat Venezuela. Sementara pihak oposisi menyebut referendum itu hanya diikuti oleh 2,5 juta rakyat Venezuela saja.

Diklaim pula bahwa Partai Sosialis memenangkan semua kursi di Dewan Konstitusi yang baru dan berjumlah 545 kursi. Dengan mayoritas mutlak itu telah memberikan kuasa untuk membubarkan institusi-institusi negara yang dikuasai oposisi dan mereka memiliki kekuasaan untuk mendepak para pejabat negara yang membangkang.rtr/uci/AR-3