AS Ingin Koalisi Lindungi Teluk

AS menyerukan pada negara-negara sekutunya untuk bergabung bagi membentuk koalisi untuk menjamin kebebasan navigasi dan melindungi perairan strategis di kawasan Teluk.

WASHINGTON DC - Amerika Serikat (AS) berniat untuk membentuk koalisi yang bisa menjamin kebebasan navigasi di perairan Teluk yang strategis saat hubungan yang kian memburuk antara Washington DC dan Teheran. Keinginan itu diungkapkan seorang jenderal AS pada Selasa (9/7).

"Kami sudah menghubungi sejumlah negara untuk melihat peluang pembentukkan koalisi yang bisa menjamin kebebasan bernavigasi di Selat Hormuz dan Bab al-Mandab," kata Jenderal Joseph Dunford, ketua Staf Kepala Gabungan Angkatan Bersenjata AS.

"Dalam beberapa pekan mendatang, kita akan mengidentifikasi negara mana yang mendukung inisiatif itu, dan kemudian kita akan bekerja secara langsung dengan militer, untuk mengidentifikasi kemampuan khusus yang akan mendukung semua itu," imbuh Dunford.

Ketegangan di kawasan itu, yang dilalui hampir sepertiga pasokan minyak dunia diangkut, telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir. AS menyalahkan Iran atas berbagai serangan terhadap kapal-kapal tanker di kawasan itu, dan mengecam Teheran karena menembak jatuh sebuah drone pengintai AS.

Disampaikan Dunford bahwa AS akan memberikan dorongan kesadaran dan pembagian tanggung jawab maritim, ketika kapal-kapal yang melewati Teluk akan dikawal oleh negara-negara pemilik kapal.

Atas tercetusnya inisiatif itu, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, sebelumnya mengatakan pada bulan lalu, bahwa ia berharap ada lebih dari 20 negara, termasuk Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, bekerja sama dalam membangun keamanan maritim.

"Kami membutuhkan seluruh negara-negara itu berpartisipasi, terutama dengan menggerakkan kekuatan militer mereka," kata Pompeo. "Presiden AS ingin membagi tanggung jawab ini dan AS tak ingin menanggung semua ini sendirian," imbuh Menlu AS itu.

Kesepakatan Nuklir

Sementara itu terkait ketegangan antara AS-Iran, penasihat utama diplomatik untuk Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang bernama Emmanuel Bonne, pada Rabu (10/7) melakukan kunjungan ke Teheran untuk membicarakan bantuan menangani krisis.

Iran menyambut baik kunjungan itu karena didasari upaya Prancis untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir 2015.

Dalam kunjungan itu, Bonne akan menemui Laksamana Muda Ali Shamkhani, sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif pada Rabu malam.

"Misi Bonnes adalah untuk mencoba dan membuka peluang dialog bagi menghindari eskalasi yang tidak terkendali," demikian penuturan menurut Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian.

Bonne tiba di Teheran setelah awal pekan ini Iran mengumumkan bahwa mereka telah melampaui batas pengayaan uranium sebanyak 4,5 persen, meskipun kuantitas itu masih jauh di bawah 90 persen yang diperlukan untuk keperluan militer.

Seorang narasumber di kepresidenan Prancis mengatakan bahwa uapaya diplomasi mereka berada dalam fase yang sangat kritis setelah Iran mengambil langkah-langkah yang melanggar perjanjian, dan desakan Teheran pada negara-negara Eropa penandatangan kesepakatan untuk melindungi Iran dari sanksi AS, yang diterapkan kembali setelah AS keluar dari kesepakatan nuklir secara sepihak pada tahun lalu. ang/Ant/AFP/I-1