AS, Eropa Mengutuk Peluncuran Rudal Kapal Selam Korea Utara di PBB

Amerika Serikat, Inggris dan Prancis mengkonfirmasi pada Rabu (20/10/2021) kepada PBB bahwa Korea Utara telah membuat kemajuan dalam program senjatanya setelah peluncuran rudal balistik dari kapal selam.

Berbicara kepada media satu demi satu, menjelang pertemuan Dewan Keamanan tertutup yang telah diserukan oleh Washington dan London, para duta besar negara-negara barat semuanya mengutuk peluncuran sehari sebelumnya sebagai "provokasi" baru.

Tanpa berbicara tentang kemungkinan sanksi baru atau tindakan bersama oleh dewan, mereka mengatakan mereka akan menyerukan sanksi internasional yang ada untuk diterapkan secara lebih efektif.

Di akhir pertemuan, baik China maupun Rusia, dua anggota tetap Dewan Keamanan lainnya, tidak angkat bicara.

Menurut diplomat yang berbicara dengan syarat anonim, tidak ada anggota Dewan Keamanan yang mengajukan pernyataan bersama dari badan tersebut.

Selama pertemuan darurat tertutup terakhir, yang diadakan pada 1 Oktober setelah uji coba rudal Korea Utara, Prancis mengusulkan adopsi teks bersama tetapi Beijing dan Moskow menolak, menurut para diplomat.

"Kami dengan tegas mengutuk tindakan provokatif ini yang merupakan pelanggaran nyata terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB," kata Geraldine Byrne Nason, duta besar untuk Irlandia, yang bersama-sama dengan Estonia bergabung dalam konfirmasi peningkatan kemampuan senjata Korea Utara yang dilansir dari CNA.

Dia mengatakan peluncuran rudal kapal selam "menggarisbawahi peningkatan lanjutan program nuklir dan balistik DPRK (Republik Demokratik Korea Utara), yang menyatakan ambisinya untuk akhirnya memperoleh kemampuan nuklir berbasis laut."

Pada 2017, presiden AS saat itu Donald Trump membujuk Dewan Keamanan untuk dengan suara bulat mengadopsi tiga rangkaian sanksi ekonomi yang semakin ketat terhadap Korea Utara, memukul impor minyak ke negara itu serta ekspor batu bara, besi, ikan, dan tekstilnya.

"DPRK harus segera mengakhiri tindakan destabilisasinya, dan mengambil langkah nyata untuk meninggalkan rudal balistik, senjata pemusnah massal lainnya, dan program nuklirnya dengan cara yang lengkap, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah lagi," kata utusan Irlandia itu.

"Peluncuran ini jelas menunjukkan perlunya penerapan sanksi PBB secara penuh dan efektif, serta kebutuhan mendesak untuk mengatasi penghindaran sanksi oleh DPRK," tambahnya.

Duta Besar AS untuk dewan, Linda Thomas-Greenfield, mengatakan bahwa "setiap kemajuan baru senjata pemusnah massal dan program rudal balistik DPRK mengganggu kestabilan kawasan dan mengancam perdamaian dan keamanan internasional."

"Amerika Serikat meminta DPRK untuk menahan diri dari provokasi lebih lanjut," yang katanya adalah "kegiatan melanggar hukum, melanggar beberapa resolusi Dewan Keamanan".

"Kami juga meminta semua negara anggota untuk memenuhi kewajiban sanksi mereka," tambahnya. "Kami sudah memiliki rezim sanksi, kami hanya perlu lebih serius menerapkan rezim itu. Kami harus fokus pada mereka yang melanggar sanksi."

Pemerintahan Trump telah mencela China dengan nama, menuduhnya tidak sepenuhnya menerapkan sanksi internasional, tuduhan yang dibantah Beijing.