AS Ancam Jatuhkan Sanksi

KHARTOUM - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, pada Kamis (4/5) mengancam akan menjatuhkan sanksi baru atas konflik Sudan, dengan mengatakan pertempuran harus segera diakhiri, setelah baku tembak dan ledakan mengguncang Khartoum selama 20 hari berturut-turut.

Ratusan orang telah tewas di Sudan sejak pertempuran meletus pada 15 April antara pasukan pimpinan panglima militer Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) pimpinan Jenderal Mohamed Hamdan Daglo.

Saat gencatan senjata terakhir berakhir pada Rabu (3/5) tengah malam, tentara mengatakan siap untuk mematuhi gencatan senjata tujuh hari yang baru, tetapi tidak ada kabar dari pasukan paramiliter RSF.

Terkait konflik di Sudan ini, Presiden Biden telah meneken perintah eksekutif pada Kamis yang memperluas wewenang bagi menjatuhkan sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab karena telah mengancam perdamaian, keamanan, dan stabilitas Sudan, dan merusak transisi demokrasi Sudan.

"Kekerasan yang terjadi di Sudan adalah sebuah tragedi, dan itu adalah pengkhianatan terhadap tuntutan yang nyata dari rakyat Sudan yang menginginkan pemerintahan sipil dan transisi menuju demokrasi. (Kekerasan) itu harus diakhiri," kata Presiden Biden.

Dalam beberapa jam setelah gencatan senjata terakhir mulai berlaku, para saksi mata di Khartoum melaporkan terjadinya ledakan dan baku tembak di jalan-jalan sekitar fajar dan bentrokan pada siang hari di kota berpenduduk lima juta orang itu.

Kementerian Luar Negeri Sudan kemudian menuduh RSF telah menyerang kantor Kedutaan India dan misi diplomatik lainnya yang dievakuasi.

Di El Obeid, sekitar 300 kilometer selatan ibu kota, saksi mata juga melaporkan adanya pertempuran.

Konflik di Sudan sejauh ini telah menewaskan sekitar 700 orang dan kebanyakan korban berada di Khartoum dan wilayah Darfur barat, menurut laporan dari Armed Conflict Location and Event Data Project

Sementara itu badan pengungsi PBB, UNHCR, mengatakan sedang mempersiapkan arus keluar bagi 860.000 orang dari negara Afrika utara itu, dan menambahkan bahwa dana senilai 445 juta dollar AS akan dibutuhkan untuk mendukung mereka sampai Oktober.

"Kebutuhannya sangat besar. Jika krisis berlanjut, perdamaian dan stabilitas di seluruh kawasan dapat dipertaruhkan," kata Raouf Mazou, asisten kepala operasi UNHCR.

Sedangkan pejabat tinggi kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, pada Rabu (3/5) telah mengunjungi Sudan untuk mencoba menegosiasikan jalur yang aman bagi bantuan dan pekerja bantuan, setelah enam truk pasokan dari Program Pangan Dunia dijarah dalam perjalanan mereka ke Darfur.

Wilayah itu sendiri masih dilanda peperangan yang meletus pada 2003 ketika Presiden Omar al-Bashir melepaskan milisi Janjaweed melawan pemberontak etnis minoritas. Janjaweed,yang tindakannya menyebabkan tuduhan kejahatan perang terhadap Presiden Bashir dan lainnya, kemudian berkembang menjadi RSF.

Terkait dinamika konflik yang kian memanas di Sudan saat ini, PBB mengatakan bahwa warga sipil Darfur kembali dipersenjatai dalam pertempuran terakhir. Menurut catatan Dewan Pengungsi Norwegia, kekerasan di ibu kota negara bagian Darfur Barat, El Geneina, telah mengakibatkan hilangnya nyawa sedikitnya 191 jiwa.

Upaya Mediasi

Sejauh ini upaya mediasi telah berlipat ganda sejak konflik dimulai, dengan Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry, pada Kamis mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan kedua jenderal yang bersaing itu melalui telepon.

Sedangkan para menteri luar negeri Liga Arab akan bertemu pada Minggu (7/5) mendatang untuk membahas konflik menjelang pertemuan puncak di Arab Saudi akhir bulan ini, kata seorang diplomat kepada AFP.

Hampir 450.000 warga sipil telah meninggalkan rumah mereka sejak pertempuran dimulai, Organisasi Internasional untuk Migrasi mengatakan, angka itu termasuk lebih dari 115.000 orang yang mencari perlindungan di negara-negara tetangga. AFP/I-1