APBN Harus Sehat dan Berkelanjutan

JAKARTA - Pemerintah menekankan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) harus terjaga sehat dan berkelanjutan. Seiring aktivitas ekonomi terus bertumbuh pascapandemi, APBN tahun depan diarahkan untuk mendukung pembangunan.

"Arah kebijakan fiskal tahun 2024 adalah fiskal atau APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), yakni tools untuk dukung tujuan pembangunan. Namun, seperti alat apa pun yang Anda pakai di dunia ini, termasuk hp (handphone) yang harus dijaga karena kalau dipakai sembarangan, alatnya rusak, ya tidak akan mencapai tujuan. Di dalam konteks ini, kita selalu menyeimbangkan antara keinginan untuk terus dukung dan topang dan capai tujuan-tujuan pembangunan sambil pelihara alatnya sendiri, yaitu APBN yang harus terjaga sehat dan berkelanjutan," ucap Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023 yang dipantau secara virtual, Jakarta, pekan lalu.

Berdasarkan proyeksi awal, pertumbuhan ekonomi pada 2024 ditargetkan berada dalam kisaran 5,3-5,7 persen, inflasi 1,5-3,5 persen, nilai tukar 14.800-15.400 rupiah, suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun 6,5-7,4 persen, harga minyak 75-85 dollar AS per barel, lifting minyak 592-651 ribu barel per hari (bph), dan lifting gas 1.007-1058 barrels of oil equivalent per day (boepd).

Kemudian juga tingkat kemiskinan ditekan ke angka 6,5-7,5 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5-5,7 persen, rasio gini 0,375-0,377 poin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,99-74,02 poin, penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27 persen, NTN 107-110 poin, dan NTP 105-108 poin.

"Dalam jangka panjang menuju Indonesia maju 2045, kita harus hindari middle income trap dan masalah-masalah struktural harus diperhatikan, seperti pengangguran, kemiskinan, bahkan termasuk soal-soal kesehatan yang semuanya harus diperhatikan. Jadi tidak hanya bicara kualitas SDM (sumber daya manusia) melalui pertumbuhan ekonomi, tapi juga bicara indikator-indikator yang penting lainnya," ungkap Menkeu.

Presiden Joko Widodo disebut telah mengarahkan jajarannya untuk menurunkan kemiskinan ekstrem, tingkat stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi pada 2024 supaya indikator pembangunan menjadi lebih baik.

Arahan kebijakan dari sisi APBN adalah penguatan kualitas SDM yang mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar seperti air bersih. Selanjutnya adalah peningkatan nilai tambah sumber daya alam, penguatan deregulasi dan institusi, dan pembangunan infrastruktur agar mencapai tujuan, yakni menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR).

"Kalau birokrasi makin baik, infrastruktur kredibel dan efisien, SDM makin baik kualitasnya maka setiap investasi capital satu rupiah hasilnya akan jauh lebih bagus. Namun, kalo infrastrukturnya buruk, SDM tidak berkualitas, dan regulasinya membelit-belit, maka satu rupiah takkan hasilkan apa-apa, habis hanya untuk inefficiency system," kata Sri Mulyani.

Karena itu, Presiden terus menekankan jajarannya agar tidak kerja business as usual atau sekadar rutinitas belaka.

Pertumbuhan Terakselerasi

Sebelumnya, Bank Pembangunan Asia (ADB) memperkirakan perekonomian Indonesia pada 2024 tumbuh 5 persen, sedikit di atas perkiraan pertumbuhan pada 2023 sebesar 4,8 persen.

"Tekanan global pada 2023 diproyeksikan akan memangkas pertumbuhan ekspor, meskipun transaksi berjalan semestinya akan tetap mendekati seimbang," ungkap Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga dalam virtual webinar Asian Development Outlook April 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, beberapa waktu lalu.