APBN Difokuskan Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini akan difokuskan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, mengatakan belanja negara juga akan diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan sehingga manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Pelaksanaan APBN 2023 sejauh ini, jelasnya, sangat baik. Hal itu tidak terlepas dari tren pertumbuhan ekonomi yang baik. "Kita melihat pertumbuhan ekonomi 2023 masih optimis untuk Indonesia, walaupun ada risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang masih cukup tinggi," kata Febrio dalam Konferensi Pers APBN KiTa secara daring, di Jakarta, Rabu (22/2).

Oleh karena itu, pemerintah, paparnya, akan tetap mewaspadai pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan oleh Internasional Monetary Fund (IMF) tidak akan seburuk prediksi sebelumnya.

Langkah antisipasi lainnya adalah pemerintah masih melakukan pembahasan untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang diharapkan dapat memperkuat stabilitas ekonomi makro.

"Pemerintah melihat dan mendesain kembali seperti apa pengaturan agar DHE dapat memberikan penguatan yang lebih signifikan bagi stabilitas ekonomi makro RI," katanya.

Lapangan Kerja

Pengamat ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengaku kebijakan fiskal yang fokus pada pemulihan bagus kalau bisa direalisasikan. Sebab, data menunjukkan investasi yang masuk belum bisa menciptakan lapangan kerja lebih banyak. "Indonesia mengalami deindustrialisasi," ujar Esther.

Menurut dia, investasi sebaiknya menciptakan lapangan pekerjaan dengan tambahan insentif dari dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) sehingga tercipta lapangan pekerjaan lebih banyak.

Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dialokasikan di APBN akan lebih baik kalau digunakan untuk kegiatan ekonomi yang produktif seperti meningkatkan kuota kredit usaha rakyat. Dengan demikian, akses kredit oleh dunia usaha meningkat dan bisnisnya berkembang yang pada akhirnya mampu merekrut banyak tenaga kerja.

"Dana PEN jangan hanya digunakan untuk hal hal konsumtif seperti bansos (bantuan sosial)," tandas Esther.

Sementara itu, pakar ekonomi dari Universitas Brawijaya, Munawar Ismail, mengatakan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi di APBN perlu difokuskan dalam membangun ekonomi kerakyatan dengan mendorong aktivitas ekonomi perdesaan.

"Supaya benar-benar terasa dampaknya, pemerintah harus menekan kesenjangan antara desa dan kota dengan mendorong lebih kuat aktivitas ekonomi perdesaan sehingga perputaran uang bisa lebih luas," kata Munawar.

Maka dari itu, perlu lebih cermat dalam perencanaan APBN sesuai kondisi terkini dalam mengisi sektor-sektor yang terkait ekonomi desa, baik pertanian, perikanan, atau mungkin bisa pariwisata.

"Penyaluran dana desa juga harus secermat mungkin dan diawasi agar punya dampak produktif terhadap masyarakat desa. Ini sekaligus menjaga daya beli masyarakat desa karena sampai sekarang pertumbuhan masih sangat bergantung pada konsumsi," pungkasnya.