APBD Diminta Dipercepat

JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mendampingi dan membantu ke daerah. Pendampingan dan asistensi untuk mendorong daerah mempercepat realiasasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

"Kemendagri melakukan serangkaian langkah strategis seperti pendampingan dan asistensi kepada daerah yang realisasi belanja APBD-nya masih rendah," kata Pelaksana harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, di Jakarta, Kamis (16/12).

Menurut Agus, berbagai upaya itu diharapkan mampu memacu daerah agar dapat merealisasikan belanja APBD lebih maksimal. Dia bersama Kemenkeu juga menurunkan tim gabungan ke daerah yang serapan belanjanya sangat rendah. "Kami berharap ikhtiar ini mampu meningkatkan serapan belanja daerah secara signifikan," kata Agus.

Kemendagri juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait proses percepatan realisasi APBD. Upaya ini melibatkan kementerian atau lmbaga terkait, seperti Lembaga Kebijakan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Di samping itu, juga kerja sama dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa lingkup pemerintah daerah pada 2022. "Untuk memacu daerah merealisasikan belanja APBD lebih maksimal, Rapat Analisis dan Evaluasi juga dilakukan," tandas Agus. Rapat melibatkan berbagai komponen internal seperti Inspektorat Jenderal, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, serta Biro Hukum.

Rapat tersebut, kata Agus, juga diikuti perangkat daerah seperti sekda, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah.