Nasional Luar Negeri Ekonomi Daerah Megapolitan Olahraga Rona Genvoice Kupas Splash Wisata Perspektif Edisi Weekend Foto Video Infografis

Antonius Benny Susetyo: Politik Dinasti Menghambat Proses Demokrasi dan Pemilu yang Bermutu

Foto : istimewa

Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo dalam paparannya pada Seminar Nasional Efek Dinasti Politik yang digelar di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Kamis (5/10).

A   A   A   Pengaturan Font

Doktor Ilmu Politik Antonius Benny Susetyo menegaskan politik dinasti telah menjadi masalah serius bagi demokrasi di Indonesia. Praktik ini telah menghambat perkembangan demokrasi dengan mereduksi persaingan politik yang sehat dan memberikan sedikit ruang bagi ide-ide segar dalam politik.

JAKARTA - Doktor Ilmu Politik Antonius Benny Susetyo menegaskan politik dinasti telah menjadi masalah serius bagi demokrasi di Indonesia. Praktik ini telah menghambat perkembangan demokrasi dengan mereduksi persaingan politik yang sehat dan memberikan sedikit ruang bagi ide-ide segar dalam politik.

Hal tersebut diungkapkan Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo dalam paparannya pada Seminar Nasional Efek Dinasti Politik yang digelar di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Kamis (5/10).

Dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah bekerja sama dengan Forum Mahasiswa Ciputat itu, Benny Susetyo mengungkapkan bahwa politik dinasti, di mana anggota keluarga atau keturunan politisi mendominasi panggung politik, telah menjadi masalah serius bagi demokrasi di Indonesia.

"Praktik ini telah menghambat perkembangan demokrasi dengan mereduksi persaingan politik yang sehat dan memberikan sedikit ruang bagi ide-ide segar dalam politik," tegasnya.

Lebih lanjut, Benny Susetyo menjelaskan bahwa dinasti politik juga mengancam etika dalam politik di Indonesia. Ia menyoroti bahwa pemberian jabatan atau posisi politik kepada anggota keluarga tanpa mempertimbangkan kualifikasi mereka sering kali mengorbankan prinsip meritokrasi yang menghadirkan kesempatan yang sama kepada semua individu dalam masyarakat untuk menduduki suatu posisi atau jabatan di publik Ini, menurutnya, melemahkan fondasi demokrasi yang seharusnya didasarkan pada kemampuan dan integritas.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Sriyono
Penulis : -

Komentar

Komentar
()

Top