Anies Pimpin Penataan Transportasi Jabodetabek

Program integrasi angkutan umum di Jakarta atau Jak Lingko belum berhasil menurunkan kemacetan di DKI Jakarta.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengaku ditugaskan untuk memimpin penataan transportasi di Jakarta dan daerah penyangga (Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang/Bodetabek).

"Detail arahan-arahan yang diberikan oleh Pak Presiden kemarin. Intinya adalah di DKI ini akan memulai dengan penataan di dalam wilayah DKI. Kemudian, baru nanti keluar dan arahnya menambah jangkauan kendaraan umum massal," ujar Anies, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (9/1).

Menurutnya, Presiden berpesan agar perencanaan transportasi pada setiap daerah penyangga itu bisa mengintegrasikan antar moda dan terintegrasi dengan DKI Jakarta. Saat ini, ungkapnya, pengaturan transportasi masih dilakukan sendiri-sendiri sehingga menimbulkan kemacetan yang signifikan.

"Karena itulah, mengapa dibicarakan tentang digabung jadi satu supaya perencanaan transportasi mencerminkan perencanaan kawasan. Nah yang mengatur kawasan adalah Pemprov DKI, maka itu kemudian pengaturan transportasi umum massal bila itu menjadi satu, akan sangat memudahkan," kata Anies.

Akibat perencanaan yang tidak terintegrasi itu, ungkapnya, kemacetan di Ibu Kota semakin tidak terkendali. Imbasnya, kemacetan itu berdampak pada kerugian negara hingga Rp 100 triliun per tahun.

"Justru kemarin ketika rapatKemacetansudah mulai, tertutup, angka itu dikoreksi oleh pak Wakil Presiden, dan kami juga angkanya sama, yaitu (kerugian akibat kemacetan itu) 100 triliun rupiah, bukan 65 triliun rupiah lagi. Besar," imbuhnya.

Selain itu, jelasnya, jalan nasional yang ada di Jakarta pun akan diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar Dinas Perhubungan DKI Jakarta memiliki kewenangan penuh dalam menata lalu lintas pada jalan nasional tersebut.

Belum Maksimal

Dihubungi terpisah, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Iskandar Abu Bakar mengungkapkan, intervensi pemerintah sangat diperlukan untuk mengalihkan masyarakat yang tadinya menggunakan pribadi agar memakai angkutan umum. Meski demikian, pihaknya berharap agar pemerintah bisa mempercepat peningkatan layanan angkutan umum sehingga masyarakat pun mau menggunakannya.

"Yang jelas, kemacetan masih tinggi sekali. Salah satu solusinya adalah membatasi penggunaan kendaraan pribadi dan kedua meningkatkan pelayanan angkutan umum," kata Iskandar.

Saat ini, lanjut Iskandar, program integrasi angkutan umum di Jakarta atau Jak Lingko belum berhasil menurunkan kemacetan. Sebab, pengguna angkutan umum di Jakarta belum menunjukkan kenaikan yang signifikan. Hal ini dikarenakan, kenyamanan kendaraan pribadi belum bisa terkalahkan.

"Jak lingko sampai saat ini belum begitu berhasil. Karena penggunanya juga masih sedikit. Ini dikarenakan Jak lingko baru bisa menjangkau angkutan umum tertentu saja," jelasnya.

Diakuinya, penataan transportasi umum masih lemah dalam mengintegrasikan jaringan transportasi yang ada. Kemacetan di Ibukota yang menjadi sorotan Presiden RI, Joko Widodo itu, ungkapnya, hanya masalah lama yang berulang. Kerugian terbesar akibat kemacetan itu terjadi dalam hal waktu. pin/P-5