Anies Diminta Tolak Dana Pokir

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diminta untuk menolak usulan anggaran untuk pokok-pokok pikiran (pokir) dalam APBD-P 2018. Anggaran pokir disiapkan untuk membiayai kegiatan menampung aspirasi di masa reses anggota dewan.

"Ini tahun politik, sebentar lagi kampanye, tidak terkejut jika ada anggota dewan menginginkan anggaran pokir ada lagi. Mungkin saat mereka mau maju lagi, butuh sesuatu, dan dengan pokir, bisa menyelam sambil minum air," ujar politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andi Anggana, di Jakarta, Senin (3/9).

Diakuinya, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta telah mengusulkan agar menghidupkan lagi anggaran pokir dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar). Padahal, ungkapnya, Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama telah menghapus pokir itu dan menggantinya dengan sistem lain. Sehingga, permintaan anggaran pokir di tahun politik ini patut dicurigai.

"Di era Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur sebelumnya, pokir-pokir itu diberangus, karena itu jadi medium para anggota dewan untuk bermain anggaran. Saat ini, di era berbeda, dan memasuki kampanye, muaranya pasti satu. Buat politisasi, dan mereka punya konstituen, makanya butuh logistik. Pemprov harus jeli dengan hal ini," kata politisi lulusan FISIP UIN Jakarta ini.

Apalagi, ungkapnya, besaran dana Pokir tidak jelas ukurannya sehingga sulit dipertanggungjawabkan. Dia menganggap, substansi penyerapan aspirasi dari Pokir tidak efektif. Menurutnya sudah ada mekanisme penyerapan aspirasi secara formal lewat Musrembang.

Jubir PSI Jakarta ini menilai pemberian Pokir bisa membebani APBD DKI Jakarta nantinya. Sebab, lanjutnya, dipastikan akan ada banyak usulan program yang masuk secara mendadak. Dia menegaskan, APBD DKI Jakarta, harus fokus pada pembangunan dan kepentingan warga Jakarta yang sudah terencana sebelumnya.

"Mungkin dari program-program yang nggak jelas, besarannya, jumlahnya, sampai maslahatnya. Ini tahun politik, tidak bisa dipisahkan usulan itu dengan kegiatan anggota dewan turun untuk reses atau kampanye. Jangan tiba-tiba ada keperluan, lalu diusulkan ditengah jalan," jelasnya.

Dia meminta Pemprov DKI Jakarta menolak usulan tersebut. Namun jika Pokir itu terpaksa disetujui, tegasnya, Pemprov dan Panwaslu, harus mengecek kemana dana Pokir itu digunakan dan untuk apa.

pin/P-5