Anies Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Pemprov DKI Jakarta berencana rangkul investor dan warga untuk membangun Pulau Pari secara bersama-sama. Sementara itu, temuan ombudsman, sejumlah lahan sudah dikuasai oleh pengusaha secara illegal.

JAKARTA - Puluhan warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu datangi kantor Gubernur DKI Jakarta, Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (25/4). Mereka mendesak agar Pemprov DKI Jakarta segera menindaklanjuti laporan hasil akhir pemeriksaan (LAHP) Ombudsman.

Warga Pulau Pari berharap agar Anies mau berkunjung agar melihat langsung keadaan di lokasi. Lebih lanjut Buyung menduga Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno lebih memihak kepada investor. "Kalau saya melihat Pak Sandi agak condong berpihak terhadap investor ketimbang rakyat," tandasnya.

Warga Pulau Pari juga mengingatkan kepada Anies dan Sandi untuk menuntaskan janji kampanyenya. Buyung menyebut pada masa kampanye Sandi pernah berjanji menyelesaikan sengketa lahan di pulau yang dihuni 1.300 jiwa itu. "Janji kampanye akan menyelesaikan konflik pulau pari. Waktu kampanye timnya yang ke sana. Setelah menang sebelum dilantik Sandi ke Pulau Pari dan kembali berjanji," pungkas Buyung

Beberapa perwakilan massa diterima tim Anies Baswedan di Balai Kota, yakni oleh anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Naufal Firman Yusak, Asisten Pemerintahan Artal Reswan, dan Asisten Pembangunan Gamal Sinurat. Padahal, massa dari Pulau Pari ini berharap bisa menyampaikan langsung aspirasinya ke Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Janji Kampanye

'Koordinator aksi, Buyung mengatakan, aksi damai itu akan dilanjutkan hingga esok hari jika Anies tak kunjung menemui warga Pulau Pari. Mereka meminta ketegasan sikap Anies untuk berpihak kepada warga Pulau Pari agar segera mencabut sertifikat yang telah diterbitkan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta Utara

"Masyarakat datang ke Balai Kota menuntut rekomendasi yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Ombudsman LHP, agar mencabut sertifikat yang ada di Pulau Pari. Karena sertifikat-sertifikat itu cacat hukum, gagal, maladministrasi," katanya

Dalam LHAP Ombudsman itu menyebutkan, terjadi penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, dan pengabaian kewajiban hukum dalam penerbitan 62 sertifikat hak milik atas nama perorangan dan 14 sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas nama PT Bumi Pari Asri dan PT Bumi Griyanusa. Ombudsman meminta pemerintah DKI agar mengembalikan peruntukan Pulau Pari sebagai kawasan permukiman penduduk/nelayan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Ayat 2 Huruf e Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga S Uno berjanji Bakal merangkul warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu dan bersama investor membangun destinasi wisata baru. Pihaknya berharap, warga tidak menjual tanah mereka kepada investor

Menurutnya, warga tidak perlu khawatir tanah miliknya direbut investor. Pihaknya memastikan akan merangkul semua pihak, termasuk dunia usaha untuk menata wisata di Pulau Pari, terutama pulau Perawan "Saya memang dari dunia usaha dan saya selalu bicara kepada teman-teman, kita akan membangun Pulau Pari dan kita akan merangkul dunia usaha dan kita pastikan masyarakat akan terlibat, partisipatif. ," katanya

Pembangunan destinasi wisata Pulau Pari, akunya, akan dilakukan setelah penataan Pulau Tidung selesai. Pekan depan, Sandi akan menggelar Aquathlon dan Festival Pulau Tidung untuk meningkatkan daya tarik wisata di sana.

"Saya sampaikan waktu saya duduk di Pantai Perawan bersama mereka, no worry, kita akan melibatkan mereka dan kita pastikan ada azas keberadilan dalam membangun Pulau Pari. Kita ingin mereka menjadi tokoh sentral yang bukan menjadi penonton, tapi aktif juga menjadi kontributor, co creator dalam membangun pulau Pari ke depan," jelasnya.

pin/P-5