Anies Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Janji Kampanye

'Koordinator aksi, Buyung mengatakan, aksi damai itu akan dilanjutkan hingga esok hari jika Anies tak kunjung menemui warga Pulau Pari. Mereka meminta ketegasan sikap Anies untuk berpihak kepada warga Pulau Pari agar segera mencabut sertifikat yang telah diterbitkan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta Utara

"Masyarakat datang ke Balai Kota menuntut rekomendasi yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Ombudsman LHP, agar mencabut sertifikat yang ada di Pulau Pari. Karena sertifikat-sertifikat itu cacat hukum, gagal, maladministrasi," katanya

Dalam LHAP Ombudsman itu menyebutkan, terjadi penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, dan pengabaian kewajiban hukum dalam penerbitan 62 sertifikat hak milik atas nama perorangan dan 14 sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas nama PT Bumi Pari Asri dan PT Bumi Griyanusa. Ombudsman meminta pemerintah DKI agar mengembalikan peruntukan Pulau Pari sebagai kawasan permukiman penduduk/nelayan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Ayat 2 Huruf e Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga S Uno berjanji Bakal merangkul warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu dan bersama investor membangun destinasi wisata baru. Pihaknya berharap, warga tidak menjual tanah mereka kepada investor
Halaman Selanjutnya....