Anies Ajak Pemda Lain Stabilkan Harga Pangan

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta maupun BUMD Pangan (Food Station Tjipinang Jaya, Dharma Jaya, dan Pasar Jaya) membuka kemungkinan lebih besar kerja sama antardaerah untuk dapat mengamankan pasokan pangan termasuk menstabilkan harga pangan di Jakarta.

"Komoditas pangan strategis ini di Ibu Kota harus diamankan, karena implikasinya nasional. Jadi, kami ingin ada perluasan kerja sama untuk pasokan-pasokan pangan. Kami juga ingin ada kerja sama informasi antardaerah untuk pasokan dan harga. Jadi, kami bisa mengetahui 'demand' (permintaan) yang ada dan suplai (pemasokan) yang mungkin muncul antardaerah," ujar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Jakarta, Kamis (6/12).

Karena itu, Anies yang menjadi salah satu narasumber dalam sesi diskusi pertama Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat ini, berharap melalui forum tersebut, potensi kerja sama itu semakin terbuka lebar.

"Kami ingin ada stabilitas harga. Tapi, sesungguhnya ini adalah 'supply-demand'. Demand kita tahu bertambah. Supply itu dari produsennya dan rantainya. Kami membagi tugas. SKPD memikirkan besaran demand-nya. BUMD memikirkan supply-nya. Dari situ, kami bisa memastikan pasokan di DKI Jakarta sesuai dengan kebutuhan," ucap Anies.

Selama ini, Gubernur Anies menyatakan telah melakukan kerja sama antardaerah untuk menjawab permintaan komoditas pangan di Jakarta seperti komoditas beras, telur, daging, maupun sayur- mayur dengan menyederhanakan mata rantai distribusi, melakukan operasi pasar maupun bazar, serta keterbukaan akses data komoditas melalui kanal Informasi Pangan Jakarta

Anies meyakini, Pemprov di seluruh Indonesia melihat kebutuhan di Jakarta sebagai peluang. Bahkan ada beberapa daerah lain yang mengaku kaget dengan jumlah kebutuhan DKI Jakarta. Sedangkan daerah tersebut membutuhkan pasar untuk produk yang dihasilkannya

"Tadi kan ada meja tersendiri untuk perdagangan beras, gula, dan lainnya. Dalam 30 menit pertama, sudah terjadi transaksi senilai 30 miliar rupiah. Saat saya keluar, transaksi itu sudah mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Ini peluang untuk daerah lain," kata mantan Menteri Pendidikan Nasional ini.

Dia mengatakan, pengamanan pasokan pangan di Jakarta harus menjadi prioritas. Sebab, pasokan pangan yang tidak terkendali akan berimplikasi secara nasional. Untuk itu, perluasan kerja sama dengan pemerintah daerah lain sangat penting terutama untuk pasokan-pasokan pangan.

Diungkapkan lebih lanjut, Anies menyebutkan data kebutuhan pangan masyarakat Jakarta seperti komoditas beras, telur, daging, maupun sayur-mayur cukup tinggi. pin/P-5