Angka Kemiskinan Terus Ditekan

JAKARTA - Masalah kemiskinan masih menjadi tantangan bagi pembangunan ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui beragam program, terutama melalui pemerataan pembangunan ekonomi ke seluruh wilayah.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan pemerintah terus mencari solusi efektif untuk mengatasi masalaha kemiskinan melalui berbagai macam pendekatan kebijakan. Wamenkeu menegaskan kebijakan tersebut terus dievaluasi oleh pemerintah.

Bahkan, selama kurun waktu 50 tahun terakhir, pendekatan kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia terus berevolusi mencari bentuk kerangka kebijakan terbaik. "Pada 2011, kami memperbaharui data nama dan alamat rumah tangga tersebut (masyarakat miskin dan rentan), dan mulai menggunakan logika bahwa data tersebut harus menjadi satu database sehingga dapat digunakan oleh berbagai program yang diberikan oleh pemerintah," ujar Wamenkeu dalam acara T20 Task Force 5 Side Event di Jakarta, Rabu (27/7).

Sesuai tema Presidensi G20 Indonesia yaitu Recover Together Recover Stronger, kemiskinan menjadi satu pembahasan penting yang berkaitan sebagai salah satu dimensi pembangunan. Wamenkeu mengatakan persepektif dari para teknokrat yang berdiskusi pada acara ini menjadi elemen penting mengenai pencarian solusi dalam persoalan pembangunan yang didalamya terdapat masalah kemiskinan.

Menurut Wamenkeu, peran Forum Think 20 (T20) diharapkan mampu memberikan banyak perspektif yang perlu dibahas oleh G20. "Komitmen Pemerintah akan terus bekerja untuk aspek multidimensional dari kemiskinan, apalagi setelah dua setengah tahun melewati masa pandemi. Sejak awal pandemi, kami memahami bahwa yang miskin dan rentan adalah yang harus segera dilindungi oleh pemerintah," tegas Wamenkeu.

Struktur Multidimensi

Pada kesempatan sama, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teguh Dartanto, menyatakan struktur kemiskinan tidak hanya sekadar mengenai pendapatan dan pengeluaran, melainkan juga multidimensi, seperti kualitas hidup masyarakat.

"Kemiskinan harus dilihat sebagai perampasan kemampuan dasar bukan hanya sebatas pendapatan atau pengeluaran," katanya.

Struktur kemiskinan yang dilihat secara multidimensi termasuk kualitas hidup masyarakat ini bisa dilihat melalui Multidimensional Poverty Index (MPI) yang telah diinisiasi oleh UNDP dan OPHI sejak 2010. MPI sendiri melihat struktur kemiskinan masyarakat melalui tiga dimensi, meliputi pendidikan, kesehatan, dan kualitas kehidupan.

Menurut Teguh, melihat struktur kemiskinan suatu kelompok masyarakat tidak hanya bisa mengandalkan satu dimensi atau bahkan melihat dari sisi pendapatan dan pengeluarannya saja. Masyarakat per orang harus dianalisis berdasarkan tiga dimensi tersebut yang bisa menyasar mengenai pendidikan, pendaftaran sekolah hingga pengujian akses infrastruktur seperti akses ke air minum bersih, sanitasi dan listrik. "Menurut saya, depresiasi manusia tidak bisa diukur dalam satu dimensi," ujarnya.

Karena itu, dia mengatakan pandemi Covid-19 memang menambah angka kemiskinan secara umum mengingat banyak masyarakat kehilangan pekerjaan namun belum berarti mempengaruhi kemiskinan secara multidimensi. Di sisi lain, meski pandemi tidak berdampak terhadap ukuran kemiskinan secara multidimensi namun semangat masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidupnya menjadi turun.